Jakarta,
Di waktu tahun anggaran 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia menerima kucuran anggaran sebesar Rp 24,1 triliun dan terealisasi sebesar 96,99 persen atau senilai Rp 23,4 triliun.
Dari besaran anggaran Menkominfo tersebut, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) memperoleh kucuran anggaran sebesar Rp 714.202.117.000, yang dialokasikan untuk Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Pemerintahan sebesar Rp 688.034.105.000 serta Pembinaan dan Penerapan Smart City sebesar Rp 26.168.012.000.
Adapun program pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat LAIP tersebut antara lain:
1. Meningkatnya daerah yang menerapkan konsep Smart City, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan adalah, jumlah Kota/Kabupaten pada kawasan pariwisata superprioritas dan Kota/Kabupaten yang berada di sekitar kawasan IKN yang dipasilitsi menyusun Masterplant Smart City dengan target 48 Kabupaten/Kota.
2. Terselenggaranya kebijakan dan pengelolaan aplikasi layanan SPBE, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan adalah, uji coba aplikasi (sistem elektronik) bidang pendidikan (e-pendidikan) dengan target 25 satuan pendidikan, dan persentase aplikasi generik yang dikembangkan Multiplatform (kumulatif) pada sektor pemerintahan dengan target 30 persen.
3. Terwujudnya penyelenggaraan Data Center Nasional terpusat dan Interoperabilitas dengan indikator kinerja sasaran kegiatan antara lain, persentase pembangunan Pusat Data Nasional dengan target 20 persen, persentase K/L/D yang memanfaatkan Cloud Pemerintah (15 persen), persentase pembentukan kelembagaan pengelola Pusat Data Nasional (20 persen) dan persentase sektor yang telah mengimplementasi Interoperabilitas Nasional Satu Data Indonesia (15 persen).
Menanggapi hal tersebut, Publik menyoroti isu terkait kinerja dan penggunaan anggaran di kementerian yang diawaki Johnny G Plate dari kader Partai Nasdem dengan adanya reshuffle yang bakal menggoyang Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Republik Indonesia.
Tak hanya itu, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia) Hisar Sihotang mendesak Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dan Polri agar melakukan penelusuran terkait anggaran dan realisasi kegiatan di Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Publik menaruh curiga, lantaran hasil capaian tidak sebanding dengan anggaran yang diterima LAIP.
Namun Gracia mempertanyakan penjelasan terkait hasil capaian sesuai target tahun 2021. “Jangan hanya isi perjanjian saja yang terpublikasikan. Sampaikan juga hasilnya. 48 Kabupaten/Kota itu apa saja. 25 satuan pendidikan itu dimana saja, dan K/L/D itu yang mana saja,” ujar Hisar Sihotang.
Hisar Sihotang juga menuding berdasarkan hasil pamantauan yang dilakukan bahwa kegiatan Direktorat LAIP hanya menguntungkan segelintir pihak. “Ada beberapa kegiatan Direktorat LAIP yang hanya berorientasi kepada pihak tertentu saja, yang memiliki kedekatan baik dengan oknum-oknum pejabat di direktorat tersebut. Ini ada apa?,” tanya Hisar.
Pihaknya mendesak dan siap membantu aparat penegak hukum melakukan penelusuran aliran anggaran Direktorat LAIP tersebut. “Kita mendorong aparat hukum melakukan penelusuran penggunaan anggaran Direktorat LAIP tersebut agar dugaan adanya permainan di Kementerian Kominfo dapat terungkap,” tegasnya.
Sayangnya, upaya untuk konfirmasi hingga surat permohonan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan belum mendapat respon.(Rizky)
