DaerahLingkunganReligi

Jelang Tahun Baru Islam 1445 H, Pemkab Bekasi Terbitkan Surat Edaran Larangan Operasional THM

3
×

Jelang Tahun Baru Islam 1445 H, Pemkab Bekasi Terbitkan Surat Edaran Larangan Operasional THM

Sebarkan artikel ini
Jelang Tahun Baru Islam 1445 H, Pemkab Bekasi Terbitkan Surat Edaran Larangan Operasional THM
LARANGAN : Pemkab Bekasi menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan operasional Tempat Hiburan Malam (THM) memasuki Tahun Baru Islam 1444 Hijriah.

Jelang Tahun Baru Islam 1445 H, Pemkab Bekasi Terbitkan Surat Edaran Larangan Operasional THM

Bekasi – Jawa Barat || Kabarnusa24.Com

Pemkab Bekasi menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan operasional Tempat Hiburan Malam (THM) memasuki Tahun Baru Islam 1445 Hijriah.

Surat Edaran Bupati Bekasi bernomor KK.02/SE-57/SATPOL PP tertanggal 17 Juli 2023 itu bertujuan agar menciptakan ketentraman dan ketertiban menjelang pelaksanaan Tahun Baru Islam pada 19 Juli 2023.

“Biasanya diisi kegiatan-kegiatan keagamaan sejak satu hari sebelumnya atau besok, maka surat ini kami edarkan dengan tujuan menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat,” tegas Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, Senin (17/07/2023).

Dani menjelaskan, larangan operasional THM sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi. Pada Pasal 47 ayat 1 poin 1 peraturan daerah yang dimaksud menyebutkan larangan jenis-jenis usaha kepariwisataan.

Lebih lanjut, Dani meminta para pengusaha THM untuk menghentikan operasional usaha terhitung sejak Selasa (18/7/2023) demi menjaga kehidmatan dan kesucian pelaksanaan perayaan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah.

“Kepada para pengusaha tempat hiburan malam agar menghentikan usaha sejak 18 Juli 2023 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan,” katanya.

Dani menambahkan, Pemerintah daerah melalui Satpol PP Kabupaten Bekasi telah mengedarkan surat dimaksud kepada seluruh pengusaha THM untuk dipahami serta ditaati. Pelanggar ketentuan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Apabila melanggar poin-poin pada surat edaran ini maka kami akan memberikan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja,” tandasnya.

 

 

Sumber : Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *