La Ode Muh. Didin Alkindi/mahasiswa Pasca Sarjana Jakarta. Ketua pergerakan mahasiswa sultra indonesia.
Mendukung KPK memberantas Koruptor di Sultra guna mencegah penghianatan rakyat untuk berkuasa
Oleh : La Ode Muh. Didin
Momentum politik 2024 banyak menimbulkan sebuah problem di kalangan para publik figur baik nasional ataupun daerah.
Kasus yang menimpa kebanyakan tertuju pada mereka yang berlabel praktisi atau politisi, dengan rata-rata tersandung kasus dugaan korupsi. Hal ini menandakan bahwa moral pejabat publik yang terduga melakukan tindakan korupsi perlu merevolusi mentalnya sendiri.
Pentingnya memahami kualifikasi pemimpin ideal dalam momentum 2024 nanti, agar permainan oligarki tidak mengekang demokrasi dan meraih kekuasaan yang tereksekusi oleh pilihan rakyat itu sendiri.
Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus di dukung oleh seluruh instrumen Negara, agar upaya memberantas mafia-mafia Negara yang meplomotori kerakusan kekuasaan di Republik ini, minimal tereksekusi sedikit demi sedikit.
Kita perlu mengapresiasi langkah KPK dalam memberantas Korupsi yang ada di balik tirai kekuasaan.
Sebagai putra daerah yang terlahir di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara, Kab. Muna Barat menginginkan KPK untuk intens melihat cela-cela korupsi yang ada di Sulawesi Tenggara.
Dengan beberapa pemberitaan tentang kasus korupsi di Sultra, para pejabat yang tersandung dugaan kasus korupsi, kita sebagai masyarakat perlu menyadari bahwa para politikus yang sudah tersangka ataupun yang masih diduga dalam melakukan korupsi, perlu kita hindari dengan cara tidak memilih mereka lagi.
Tentu saja rakyat harus balas dendam atas perbuatan keji seorang pejabat publik yang di legitimasi oleh rakyat, yang seharusnya tidak melakukan sebuah tindakan oportunis dengan melanggar sumpah serapah kepada Tuhan-nya dan menghianati tuannya (rakyat) di muka bumi.
Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk balas dendam kepada mereka yang berkhianat, selain dari pada hukuman yang di berikan oleh APH, kita juga perlu memberikan hukuman dengan tidak memilih mereka kembali.
Seluruh pihak perlu kolaborasi untuk menutup pintu korupsi yang masih menganga hari ini, terlebih lagi, kita akan menghadapi momentum politik 2024 yang sudah terdogma di antara otak-otak kapitalis, bahwa Many Of Power adalah kejayaan bagi mereka.
Revolusi mental untuk bicara “Political Ethic” perlu kita masifkan di dalam studi literatur media, agar pemanfaatannya tidak hanya membutakan penggunanya tapi menjadi bagian dari edukasi publik.
Korupsi adalah musuh kita bersama, maka kita perlu mendukung KPK dan APH untuk memberantas oknum-oknum koruptor yang ada di indonesia pada umumnya, dan terkusus di Sulawesi Tenggara. (MZ)
