Tutup
DaerahUncategorized

Pj Bupati Dani Ramdan Sambut Baik Terbitnya SE Menpan RB Nomor 19 Tahun 2023

3
×

Pj Bupati Dani Ramdan Sambut Baik Terbitnya SE Menpan RB Nomor 19 Tahun 2023

Sebarkan artikel ini
Pj Bupati Dani Ramdan Sambut Baik Terbitnya SE Menpan RB Nomor 19 Tahun 2023
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.

Kabupaten Bekasi – Jawa Barat || Kabarnusa24.com

Peluang pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) kini semakin diperluas. ASN khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) saat ini diberikan kesempatan untuk mengikuti mutasi atau rotasi meskipun masih menduduki jabatan kurang dari dua tahun.

Hal tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19/2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai Dua Tahun tertanggal 22 September Tahun 2023.

Menurut Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, dengan SE Menpan RB tersebut akan berdampak positif pada peningkatan kinerja para pejabat pimpinan tinggi atau Esselon II khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi .

“Dengan SE tersebut, jika hasil penilian kinerja mereka dinilai butuh perbaikan atau kurang atau sangat kurang maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bisa melakukan rotasi atau mutasi terhadap pejabat yang  bersangkutan meski belum dua tahun menduduki jabatannya tersebut,” ujarnya pada Jumat (29/09/2023).

Dikatakannya, dengan SE Menpan RB tersebut rotasi dan mutasi terhadap PTT bisa dilakukan dengan alasan strategi akselerasi atau perecepatan pencapaian kinerja organisasi, atau karena kemampuan pejabat pimpinan tinggi dalam melaksanakan tugas jabatan, atau karena rekomendasi tim pemeriksa pelanggaran disiplin, ataupun karena terdapat konflik kepentingan atau conflict of interest.

“Artinya rotasi mutasi terhadap pejabat pimpinan tinggi yang belum dua tahun dalam jabatannya bukan hanya didasarkan pada penilian kinerja yang bersangkutan, tetapi bisa juga dilaksanakan karena alasan-alasan lain lain sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menpan RB tersebut,” tambahnya.

Selain itu, disampaikannya dengan adanya ketentuan tersebut PPK dapat bisa lebih cepat mengambil keputusan dalam penempatan ASN dalam jabatan pimpinan tinggi, guna mewujudkan prinsip the right man on the right place.

“Tentu ini untuk mengakselerasi kinerja instansi pemerintah dan mendorong pencapaian percepatan pembangunan,” terangnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *