Lumajang, kabarnusa24.com –Rabu,23/11/2023 Indikator Kesejahteraan sosial 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan sosial kabupaten Lumajang antar waktu dan perbandingannya antar kota maupun daerah tempat tinggal pedesaan. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Acara ini di hadiri oleh 90 peserta, yang di diselenggarakan di hotel prima, Jalan Sukarno Hatta Sukodono Lumajang.
Kepala BPTS Kabupaten Lumajang M.Sonhaji, mengungkapkan “Supaya teman-teman OPD, akademisi dan dinas terkait yang menangani kemiskinan lebih memahami , konsep definisi penghitungan kemiskinan yang telah di lakukan oleh BPTS,sehingga tidak simpang siur,” ungkap Sonhaji.
“Dengan memahami indikator kemiskinan di harapkan penanganan kemiskinan di kabupaten Lumajang lebih terarah,” ungkap Sonhaji.
“Kolaborasi dengan OPBD yang mempunyai data fokus penanganan kemiskinan itu lebih pas dan terarah.
Data dari BPTS sifatnya makro, level indikator kemiskinan hanya sampai kabupaten, jadi untuk desa sama kecamatan desa tidak ada angka kemiskinannya,kecuali di peroleh dari data mikro. Data mikro yang terakhir adalah data Reksoxsek 2023.Saat ini akan di sebar luaskan oleh Bapenas.Karena Resosek ini adalah wilayah petanya milik Bapenas.
Harapannya “Dengan adanya kegiatan ini OPD terutama stekhorder kemiskinan semakin sinergi dalam penanganan kemiskinan.
Sonhaji juga optimis di kabupaten Lumajang ini penanganan kemiskinan ini akan teratasi dengan baik, sehingga angka kemiskinan bisa menurun,” ungkap Sonhaji.
Sementara itu Ninis mengungkapkan “Kalau dari kacamata sosial, ukurannya BPKS angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang menurun dengan adanya Resokses akan terus turun. Data Reksoxsek itu kita padukan dengan dinas sosial,kita padankan mana yang belum masuk BPKS. Kami berharap penanganan kemiskinan bisa tepat sasaran,” ungkap Ninis. (D.S)
