KOTA BANDUNG – JAWA BARAT || KABARNUSA24.COM
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 akan benar-benar dirasakan masyarakat jika disusun secara matang sejak dini.
Sejauh ini Pemdaprov Jabar berfokus pada isu-isu yang bersentuhan langsung dengan warga, di antaranya persampahan dan transportasi publik yang terus diupayakan.
Hal ini dikatakan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat memberikan sambutan dalam pembukaan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045 di The Trans Luxury Hotel Bandung, Kota Bandung, Kamis (30/11/2023).
“Mari kita jadikan Jawa Barat sebagai daerah yang maju, inklusif dan berkelanjutan serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya yakin dengan kerja keras, kolaborasi, dan gotong royong kita bersama dapat mencapai tujuan tersebut,” ungkapnya.
Visi Jawa Barat 2025-2045
adalah sebagai daerah yang mandiri, unggul, dan berkelanjutan dengan lima misi, yaitu mengembangkan SDM yang berakhlak dan berdaya saing, mewujudkan perokonomian yang kokoh dan inklusif, juga meningkatkan pelayanan infrastruktur dan pelayanan dasar berkualitas.
Selain itu, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta menguatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas berbasis inovasi.
“Untuk merealisasikan visi dan misi ini tentunya dibutuhkan kolaborasi dan sinergi, dan yang kita lakukan hari ini adalah untuk menerima masukan, usulan maupun kritikan terkait apapun yang kami lakukan sejauh ini untuk perbaikan di RPJPD 2025-2045,” kata Bey.
Selain itu, Bey juga mengingatkan mengenai isu-isu global, nasional maupun lokal seperti ekonomi hijau, pembangunan inklusif, SDM, juga kesenjangan pembangunan serta tuntutan keberlanjutan tata kelola pemerintahan.
“Semua isu-isu ini menjadi fondasi dalam pembentukan arah pembangunan Jabar ke depan. Kita tahu bahwa jumlah penduduk bumi ini akan semakin padat, sementara suplai pangan dan air akan sangat sulit karena lahannya berkurang,” ujarnya.
“Karena ancaman perubahan iklim, jadi harus kita lakukan diversifikasi pangan, juga bagaimana kita menghemat air dan mencari cara-cara baru dan inovasi-inovasi lainnya,” imbuhnya.
Forum konsultasi publik ini dilaksanakan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemda provinsi dengar Pemerintah Pusat serta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran antara pemda provinsi dengan kabupaten/kota.
Bey berharap forum ini bisa menghasilkan masukan bagi pelaku pembangunan terkait permasalahan pembangunan, isu aktual dan strategis, tujuan, sasaran maupun program pembangunan daerah.
“Saya sampaikan kepada Kepala Bappeda Jabar, walaupun saat ini kita tengah menyusun RPJPD, tapi jangan lupa dengan tugas-tugas rutin yang harus kita lakukan, dan yang penting adalah bagaimana kita merespons keinginan dan kebutuhan masyarakat, terutama keluhan-keluhan masyarakat, itu jauh lebih penting,” tuturnya.
Tak hanya jangka panjang, Bey pun menegaskan perlunya kerja-kerja dalam jangka pendek yang dimulai dengan membenahi permasalahan sampah dan transportasi publik yang tidak pernah usai di kawasan Bandung Raya.
Satgas Pengolahan Sampah
Menyoal persampahan tersebut, Pemdaprov Jabar akan membentuk Satgas Pengolahan Sampah dan direncanakan dimulai di wilayah Kota Bandung.
“Bapak Ibu bisa melihat sampah itu mungkin hanya kucing-kucingan. Jadi kalau di TPS 1 bersih, TPS 2 ada lagi. Kami tidak mau seperti itu,” ungkapnya.
Sementara itu terkait program jangka panjang di sektor digitalisasi, Bey menuturkan, Pemdaprov Jabar telah memulai dengan aplikasi sederhana yang sangat memudahkan penggunanya, yaitu Sapawarga.
Di dalamnya terdapat berbagai layanan untuk masyarakat, salah satunya adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang sangat memudahkan dan mendorong transparansi serta menghindari tatap muka.
“Itu adalah kata kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah,” ujarnya.
Menyoal kemacetan di sejumlah wilayah di Jabar, khususnya di Kota Bandung, dalam waktu dekat tiga proyek transportasi massal akan segera dibangun di kawasan Bandung Raya, salah satunya light rail transit (LRT).
“Apakah kita hanya berpangku tangan tidak ingin ada transportasi publik yang mendorong kita semua untuk beralih kepada transportasi massal, tentunya harus ada kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Kami menyediakan sarana dan masyarakat diharapkan menggunakan angkutan publik ini,” ujarnya.
Sumber: HUMAS JABAR, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Ika Mardiah
