Banda Aceh, kabarnusa24.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi melakukan demonstrasi ke kantor DPRA, Kamis, 14 Desember 2023 siang. Dalam aksi demo tersebut mahasiswa mengantarkan kotak sumbangan yang berisikan koin untuk DPRA, pendemo meminta agar Pokir DPRA tahun anggaran 2024 dialihkan untuk penanganan banjir dan longsor Aceh.
Sebelumnya sejumlah bantuan tersebut melakukan penggalangan dana dari masyarakat di kawasan simpang lima Banda Aceh, dan lalu menuju ke DPRA untuk menyerahkannya.
“Pak Dewan, ini kami antarkan sumbangan dari korban banjir untuk Pokir dewan,” teriak pendemo.
Pendemo juga meminta semua SKPA dan rakyat agar pakai helm jika ke kantor DPRA, alasannya sebagai antisipasi karena akhir-akhir rakyat takut dilempar pakai piring sama dewan, karena dewan sedang hobi main lempar-lemparan. “Ini namanya sediakan payung sebelum hujan, sebelum dilempar piring oleh dewan, jadi SKPA hingga rakyat jangan lupa pakai helm terlebih dahulu kalau masuk gedung DPRA,” kata salah seorang orator.
Korlap aksi Musda Yusuf dalam orasinya mengatakan, persoalan banjir di Aceh bukan Persoalan baru, namun sangat minim alokasi pokir dari dewan yang katanya mewakili rakyat. Sementara lebih Rp 103 T uang otsus selama ini hanya dinikmati oleh segelintir elit saja. “Untuk itu kita harapkan dewan untuk ikhlas mengalihkan Pokirnya tahun 2024 untuk menangani persoalan banjir. Jangan sampai setiap banjir dewan cuma bisa nya pencitraan antar air mineral dan indomie sehari selfie,” bebernya.
Dia juga menyayangkan sikap premanisme dan kerakusan dewan dalam pengesahan anggaran. “Kantor DPRA itu bukan taman kanak-kanak atau tempat olahraga lempar lembing, jadi tak perlu ada cara lempar-lempar piring segala untuk minta tambah pokir. Dewan jujur saja butuh pokir untuk pemenangan pemilu 2024, toh tahun 2023 saja ratusan milyar dari 1,6 T uang pokir itu kegiatan reguler dinas dan banyak di luar dapil, belum lagi hampir ratusan milyar anggaran digunakan kegiatan seremonial. Padahal jika pokir itu benar-benar untuk mengakomodir aspirasi rakyat maka persoalan banjir di berbagai daerah di Aceh sudah tertangani,” katanya.
Kedatangan Dirjen Otda Kemendagri ke Aceh harus memfasilitasi kebutuhan dan persoalan rakyat, Bukan malah justru memfasilitasi dan memuluskan hawa nafsu dan hasrat kue anggaran Sekda Aceh dan DPRA untuk Pokir semata. “Kita minta kepada Dirjen Otda untuk alihkan Pokir DPRA untuk penanganan banjir, pastikan ketersediaan anggaran JKA secara full, dan hentikan upaya begal jatah otsus kabupaten/kota,” teriaknya.
Setelah melakukan aksi dan membacakan pernyataan Sikap mahasiswa bubar sembari mensegel pintu DPRA dengan spanduk spanduk bertuliskan ” Kami Mendesak Alihkan Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh”. Pendemo juga meninggalkan kotak berisi uang pecah (koin) sebagai bentuk sumbangan korban banjir untuk pokir DPRA. Kedatangan mahasiswa itu sebagai bentuk sendiran keras, walau tak disambut DPRA namun mereka berharap Pemerintah Pusat melalui Dirjen Mendagri melihat dan mendengar langsung keluhan hati rakyat. “DPRA dan Ketua TAPA jangan tidak punya hati nurani, rakyat sedang susah,”ujarnya sembari membubarkan diri.
Berikut Pernyataan Sikap Aksi :
ALIHKAN ANGGARAN POKIR DPRA 2024 UNTUK PENANGANAN BANJIR & LONGSOR DI ACEH
Persoalan banjir dan longsor yang tiap tahunnya menimpa berbagai daerah di Aceh merupakan persoalan serius yang mesti ditangani oleh Pemerintah. Di setiap musim penghujan tiap tahunnya, puluhan ribuan ribu masyarakat Aceh harus mengalami kepiluan berjibaku menghadapi bencana banjir hingga longsor yang kerap menghadirkan korban.
Namun, untuk Penanganan banjir dan longsor di Aceh krusial membutuhkan anggaran yang begitu besar agar langkah penanganannya terintegrasi dari hulu ke hilir, tidak hanya sebatas penanganan sedikit yang tak dapat memberi arti.
Setelah belasan tahun Pemerintah Pusat mengalokasikan dana otonomi khusus Aceh sudah lebih Rp. 103 Triliun digelontorkan ke Aceh, namun persoalan penanganan banjir maupun kemiskinan masih belum terjawab, hal ini dikarenakan belum baiknya tata kelola doka Aceh selama ini, sehingga masih dominan sebatas dinikmati kalangan elit politik semata.
Pada tahun anggaran 2023 dari Rp 3,9 Triliun otsus Aceh serapan pokir dewan terlalu tinggi mencapai Rp 1,6 Triliun. Namun faktanya sangat-sangat minim digunakan untuk kebutuhan penanganan banjir. Justru mirisnya yang selama ini kelihatan terlalu banyak diperuntukkan untuk kegiatan seremonial, event-event dan kegiatan normatif lainnya yang berpotensi untuk meraup pundi-pundi dan laba. Tercatat lebih Rp. 200 Miliar anggaran Pokir DPRA justru hanya dipergunakan untuk program reguler dinas seperti pengadaan alat pelatihan, pengadaan mobiler dan lain-lain, belum lagi puluhan milyar rupiah tersebut untuk event-event seremonial yang kesannya jauh dari aspirasi masyarakat. Walaupun, sebagian kecil ada yang menyentuh aspirasi masyarakat yang selama ini jadi objek jualan pencitraan, tapi nominalnya masih jauh dari nilai Pokir yang diperoleh DPRA.
Di lain sisi, untuk kebutuhan penanganan banjir merupakan salah satu hal penting dan krusial yang sangat diharapkan rakyat. Sementara yang terjadi selama ini para anggota dewan hanya hadir dengan kotak air mineral dan indomie ketika bencana itu terjadi sembari selfie demi pencitraan agar dianggap peduli.
Pada tahun 2024 ini dari Rp. 3,3 Triliun Doka, setelah dikurangi pembagian dana transfer doka kabupaten/kota 40%, dikurangi dengan kegiatan bersama provinsi dan kabupaten/kota, pembayaran utang JKA 2023 sebesar Rp 482 M dan pembayaran JKA 2024 sebesar lebih Rp. 752 M bahkan masih adanya sisa hutang program multiyears yang harus diselesaikan Pemerintah Aceh. Maka, masih tersisa ratusan milyar Doka yang dapat dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah Aceh untuk bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur penanganan bencana. Daripada uang ratusan milyar itu dijadikan anggaran Pokir oleh dewan, tentunya lebih elok agar Pemerintah Aceh mengambil alih dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan banjir beberapa titik di Aceh yang memprihatinkan.
Bahkan di tengah kondisi Otsus Aceh yang semakin mengecil itu, DPRA terkesan memaksa agar ratusan milyar dapat dialokasikan untuk Pokir DPRA, bahkan tanpa menggunakan nurani kesannya DPRA tak segan-segan memaksa perubahan skema pembagian dana otsus kabupaten/kota untuk diperkenalkan hingga 20% saja, dan tidak tertutup pula kemungkinan demi memuluskan akal bulus nya mendapatkan alokasi Pokir, kondisi kelanjutan JKA akan kembali terancam karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
Padahal seyogyanya sebagai wakil rakyat, DPRA harus lebih menggunakan nurani ketimbang ambisi dengan melihat kepiluan rakyat yang harus kehilangan harta benda dan bahkan ada pula yang kehilangan nyawa ketika banjir dan longsor melanda.
Rakyat mencoba untuk meyakini bahwa para wakil rakyat akan ikhlas jika dana pokirnya dialihkan untuk penanganan banjir, apalagi persoalan ini benar-benar langsung demi kepentingan masyarakat. Jika benar list pokirnya belum digadaikan ke pihak ketiga untuk kebutuhan kampanye sebagaimana yang beredar selama ini di masyarakat. Maka rakyat Aceh haqqul yakin bahwa DPRA akan siap dan ikhlas memberikan semua alokasi pokirnya untuk kebutuhan penanganan banjir di Aceh. Rakyat juga sangat berharap Pj Gubernur mengamankan hal ini, Pokir Dewan ditiadakan dulu pada tahun anggaran 2024 dan dialihkan untuk penanganan banjir Aceh secara terintegrasi. Sehingga masyarakat bisa terbebas dari was-was terhadap ancaman banjir dan longsor yang selalu menghantui di musim hujan.
Sudah bertahun-tahun anggaran Doka Aceh itu dialokasikan dalam jumlah fantastis untuk pokir DPRA, kami rasa kenapa tidak jika tahun 2024 ini sekali saja dialihkan full untuk penanganan banjir di Aceh tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Dalam hal itu baru rakyat akan beri penghargaan setinggi-tingginya kepada dewan yang rela mengorbankan alokasi anggaran pokirnya untuk menjawab persoalan rakyat.
Untuk itu kami menyampaikan tuntutan aksi sebagai berikut :
1. Meminta DPRA untuk memastikan bahwa tidak ada pengurangan alokasi anggaran pembangunan kabupaten/kota yang berpotensi akan membuat pemerataan pembangunan di Aceh akan terhambat. Skema 60:40 % sebagaimana yang telah ditetapkan sendiri oleh DPRA melalui qanun Aceh harus direalisasikan;
2. Secara tegas meminta DPRA untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunggakan hutang JKA 2023 dan program JKA 2024 demi keberlanjutan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat Aceh.
3. Mendesak DPRA untuk menggunakan hati nurani dalam pengesahan APBA 2024 dan mengikhlaskan alokasi anggaran Pkkir 2024 dialihkan untuk penanganan banjir dan longsor di berbagai daerah di Aceh;
4. Meminta Dirjen Otda Kemendagri untuk tidak memfasilitasi Pokir DPRA dan apabila DPRA tetap memaksa kami berharap Kemendagri memberikan solusi berupa pergub saja.
5. Apabila DPRA tetap bersikeras untuk memaksakan alokasi Pokir dalam jumlah besar bahkan mengurangi anggaran JKA dan otsus Kabupaten/Kota serta jika DPRA tak berkenan mengalihkan Pokirnya untuk penanganan banjir, maka kami mengajak masyarakat Aceh untuk membacklist para anggota DPRA yang kembali maju pada Pemilu 2024 nanti karena jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat.(RI)
