Tutup
Daerah

Ketum PWDPI Nurullah : KPU dan Bawaslu Harus Netral Jangan Ikuti Eks Ketua KPUD Lam-Teng “HF” Yang Meninggal Di Penjara

3
×

Ketum PWDPI Nurullah : KPU dan Bawaslu Harus Netral Jangan Ikuti Eks Ketua KPUD Lam-Teng “HF” Yang Meninggal Di Penjara

Sebarkan artikel ini
Ketum PWDPI Nurullah : KPU dan Bawaslu Harus Netral Jangan Ikuti Eks Ketua KPUD Lam-Teng "HF" Yang Meninggal Di Penjara

Bandarlampung, Kabarnusa24.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) M.Nurullah RS mengatakan 5 Tahun sudah berlalu, kini sebentar lagi kita bangsa Indonesia kembali akan menggelar pesta demokrasi, yang akan jatuh pada hari Rabu, 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Ketum PWDPI menjelaskan, Semua tahapan sedang berlangsung, hiruk pikuk pesta demokrasi sudah hinggar binggar ditengah masyarakat, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

“Kabupaten Lampung Tengah punya pengalaman pahit saat menggelar pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar 5 Tahun sekali itu,”katanya.

 

Ketum PWDPI Nurullah : KPU dan Bawaslu Harus Netral Jangan Ikuti Eks Ketua KPUD Lam-Teng "HF" Yang Meninggal Di Penjara

Di mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Tengah yang diharap mampu menjadi penyelenggara yang profesional tidak berpihak kepada siapapun tapi justru menjadi pemain utama untuk melakukan tipu muslihat dan jual beli suara dengan berbagai modus operandi yang terstruktur, sistematis dan massif.

“Namun seperti kata pepatah sepandai-pandai tupai meloncat pasti akan jatuh juga, dan hal ini yang dialami mendiang Ketua KPUD Lampung Tengah, alm “HF” pada Pemilu Tahun 2014 silam,”imbuhnya.

Ketum PWDPI Nurullah juga menceritakan, Almarhum Ketua KPUD Lampung Tengah yang melakukan kecurangan kemudian terbongkar akhirnya masuk penjara dan sebelum proses persidangan dipengadilan yang bersangkutan meninggal didalam penjara POLDA Lampung.

“Sangat disayangkan meninggal dibalik jeruji besi dengan status narapidana padahal masih berumur 40 tahun. Itulah kesiluan dunia, goda kekuasaan, ketamakan, dan ke khilafan seseorang yang berujung pada kenistaan,”ujarnya

Begitupun masih kata Ketum PWDPI, Pemilu 2024 ini, meskipun semua sudah serba tekhnologi dan smartphone namun bukan mustahil hal yang sama akan terulang kalau masyarakat tidak bersama-sama mengawasi”, Kata Nurullah yang juga sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Lampung Tengah AWASI Pemilu 2024.

Ketum PWDPI Nurullah yang merupakan putra asli lampung tengah mengatakan, untuk Pemilu Jujur dan Adil (Jurdil) menghimbau kepada KPUD Kabupaten Lampung Tengah dan semua jajaran disemua tingkatan KPU, PPK, PPS, KPPS untuk tidak bermain-main dengan suara rakyat, dan juga termasuk aparatur pemerintahan baik kepala daerah, camat, kepala kampung, ASN, dan lain-lain

“Apalagi melakukan kecurangan dengan menambah, mengurangi, mengeser suara baik masing-masing internal partai maupun eksternal partai, kalau itu terjadi kita akan minta bongkar dan proses semua yang terlibat,” ucapnya.

Ia juga menghimbau Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Lampung Tengah dari semua tingkatan diharap tidak bermain-main, badan pengawas jangan sampai malah minta di awasi tutur, Nurullah

“Kita juga meminta semua masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, harus bersama-sama mengawasi penyelemggaraan pemilu, jangan sampai pesta demokrasi chaos hanya gara-gara oknum penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu yang ikut terlibat tipu muslihat dan jual beli suara, tambahnya.

Ia juga mengatakan tak segan untuk mengerahkan ribuan massa untuk mengruduk KPUD dan BAWASLU Lampung Tengah kalau ada indikasi kecurangan yang akan mereka lakukan.

“Tapi kalau yang ingin menyusul Almarhum Ketua KPUD Lampung Tengah tahun 2014, ya kita persilahkan untuk main-main,” tegasnya.

Kami sedang membentuk relawan di 4017 TPS se-kabupaten lampung tengah untuk mengawasi proses pencoblosan dan penghitungan suara disemua TPS. Kita akan menjadi saksi luar dan memotret serta merekam semua kejadian di TPS, serta akan kami viralkan jika terjadi kecurangan dan memproses hukum.

Untuk semua calon anggota legislatif juga diharapkan tidak bermain politik uang karena itu tidak mendidik masyarakat, masyarakat pun juga seharusnya tidak mendasarkan pilihan pada bagi-bagi amplop, jika ada praktek seperti ini juga harus diproses hukum agar menjadi efek jera, tuturnya.(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *