Tangerang-Banten, Kabarnusa24.com || Kepala Desa Sindangpanon Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang menerima kedatangan Tim media gabungan IMG, dalam konfirmasi langsung di kantornya pada Kamis (30/05). Perihal polemik belum adanya komvensasi dari tanah yang diklaim kepemilikannya oleh pihak pengembang PT. Delta Mega Persada.
Menurutnya, pembangunan proyek tersebut adalah upaya untuk kemaslahatan warga kampung kebon karet dalam mempermudah akses jalan dan pendidikan masyarakatnya.
“Proyek disitu adalah relokasi untuk kemaslahatan warga kampung Kebon Karet di satu RT, karena di satu RT itu tidak mempunyai jalan, satu- satunya jalan yang ada saat ini tanah PT, satu – satunya jalan harus direkolasi, karena satu akan dekat dengan jalan, jalan provinsi, dekat dengan sekolah sehingga ketika warga daftar sekolah masuk zonasi,” paparnya.
Atas adanya aduan masyarakat kepada pihak yang berwajib (Polres Kabupaten Tangerang) Didik Darmadi, S. Sos, M.Si sangat menyayangkan hal tersebut, pasalnya apa yang menjadi keinginan dan tuntutan warga kampung putat yang terkena dampak kegiatan tersebut dalam rana upayanya sebagai fasilitator dari pihak perusahaan untuk bernegosiasi.
“Saya sebagai Kepala Desa sudah melakukan sosialiasi sebelumnya mengenai hal tersebut kepada warga. Namun sampai saat ini tidak ada titik temu, pernah ada negoisasi melalui Bumdes yang diutus dengan pergantian uang konpensasi dari 2 juta sampai – 5 juta namun tidak ada kesepakatan dengan warga,” katanya.
“Dengan adanya pengaduan dari pihak warga kepada Aparat Penegak Hukum (APH- Kepolisian- red) maka persoalan ini biar nanti diselesaikan di APH,” kata Didik Darmadi.
Diketahui, dari data yang berhasil dihimpun oleh tim awak media, warga Kp. Putat memiliki data atau dokumen berupa Surat Pernyataan Garapan distempel dinas terkait ditandatangani, Peta Bidang Tanah dan Surat Permohonan. setidaknya ada sebanyak 8 bangunan berdiri diatas tanah yang dikalim milik perusahaan, sampai dengan saat ini kondisinya terisolir pagar tembok panel.
“Adapun masalah Bangli (Bangunan liar) terlepas itu dari PT atau PU kalau memang bisa dibuktikan itu informasi yang baik buat saya, karena selama ini satu tahun ini PU sudah turun belum, sudah datang belum, hadirkan kedesa obrolkan bereng- bareng, karena kita sudah buka peta, itu sudah sesuai, terlepas peta itu diakui atau tidak itukan petanya desa. Adanya tulisannya jalan desa, ini apa adanya, bukan membodohi warga,” tegas Kades Didik.
Menurutnya, tanah tersebut jalan desa yang disisinya adalah hamparan dalam sepengetahuannya sebagai kepala desa di Sindang panon Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang. kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan aktivitas usaha masing-masing,
“Terkait persoalan lahan, Saya sebagai Kades Sindang Panon hanya sebagai fasilitator dan yang kami ketahui berdasarkan fakta desa di peta desa memang tertera itu jalan desa, dan tanah hamparan, tidak ada tertuang di peta desa lahan tersebut milik PU ( Pemerintah / Pengairan),”imbuhnya.
Namun hal tersebut dibantah oleh H.Aris selaku perwakilan warga.
H.Aris mengungkapkan “bahwa lahan tersebut adalah milik PU yang digarap oleh berapa warga, dengan bukti warga memiliki surat pernyataan garapan yang ditandatangani oleh petugas dengan stempel basah,” bebernya.
Selain itu H.Aris juga menerangkan dirinya juga melakukan kroscek ke desa Sukatani, tetangga desa yang notabanenya sama juga yang dilalui oleh kali skunder dari turunan C2 ( Ciliwung- Cisadane) yang saat ini kali tersebut menjadi kalimati yang termasuk C3, yang sudah belasan tahun dimanfaatkan oleh warga sebagai penggarap dan dijadikan hunian bangunan rumah.
Saat awak media mencoba menelusuri data peta desa pihak Kades tidak dapat memberikan data peta tersebut, sehingga tidak ada kejelasan secara valid dari keterangan Kades Sindang Panon.
Sebelumnya tim investigasi media bersama narasumber dan warga melakukan investigasi dan wawancara langsung, nampak jelas terlihat pagar tembok tepat di depan rumah warga dan menghalangi jalan keluar membuat warga terisolir. (SRM/SS)
Bersambung…
