Daerah  

Sarasehan Pendidikan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Lumajang

Sarasehan Pendidikan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Lumajang

Lumajang,kabarnusa24.com.Sabtu,20/7/2024.
Menjalin kemitraan dengan anggota DPR RI Komisi X, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sarasehan Pendidikan .Acara ini di gelar di hotel Aby,Jalan Sukarno Hatta.Jumat,19/7/2024.

Acara sarasehan pendidikan tersebut di hadiri oleh kepala dinas pendidikan kabupaten Lumajang Yusuf ,anggota dewan DPR RI komisi X H.M.Nur Purnomosidi, Kepala BBPG Jawa Timur Khaer ,75 peserta baik dari TK,SD,SMP, maupun SMA se-kabupaten Lumajang.

Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Abu Khaer menjelaskan bahwa “BBGP sebagai UPT Ditjen GTK Kemendikbudristek mendapat amanah menyelenggarakan program prioritas nasional yaitu Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Pendidikan Sekolah Penggerak (PSP), dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut Abu Khaer memaparkan bahwa BBGP Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam menyukseskan program IKM serta program peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya.

Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama kemitraan dengan anggota DPR RI Komisi X. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Kemendikbudristek, terutama seputar implementasi kurikulum merdeka,”ungkap Khaer

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Yusuf dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang mendukung sepenuhnya Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Hal tersebut dibuktikan pada tahun pelajaran 2022/2023 80% SD dan SMP telah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan Alhamdulillah tahun 2023/2024 telah 90% persen,”ungkap Yusuf.

Lebih lanjut Yusuf juga mengungkapkan bahwa di Kabupaten Lumajang juga sudah ada 95 sekolah penggerak yang terdiri SD,SMP,dan SMA.

Yusuf juga memaparkan bahwa terkait implementasi kurikulum, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang juga telah melakukan pendampingan dukungan anggaran, memantau perkembangan pemanfaatan PMM, meminimalkan miskonsepsi implementasi kurikulum merdeka dan pelaksanaan P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) agar tercapai sesuai dengan harapan.
.
Yusuf juga meyampaikan harapannya tentang tumbuhnya kesediaan guru untuk berkolaborasi mengupdate dan mengupgrade pemahaman teknis IKM. Mengaktifkan kegiatan dalam rangka berkolaborasi dalam komunitas belajar, baik melalui KKG atau MGMP untuk terus belajar, berkarya, dan berbagi inspirasi melalui PMM.

Selanjutnya Anggota komisi X DPR RI H.M Purnomosidi dari fraksi Golkar mengungkapkan “Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir, di forum sarasehan guru penggerak atas kerjasama antara komisi X dengan BBGP Propinsi Jawa Timur yang acara kesekian kalinya,”ungkap Bang Pur.

Purnomosidi meminta ke pada kepala dinas pendidikan kabupaten Lumajang agar konsolidasi dengan guru non NIP serta dapat menyelesaikan dengan baik.Terkait dengan kurikulum merdeka, hal yang saya ingat betul di tahun 2010 awal-awal mas Mentri merilis kurikulum ini yaitu
1.Dengan kurikulum merdeka siapapun dan di manapun berada dapat mengakses termasuk bahan-bahan pendidikan.
2.Mempermuda dan membuat guru-guru tidak membuat atau merusak administrasi
3.Guru harus dapat mengerti dan memahami IT

“Kurikulum yang ada sekarang agar bisa mencapai target pendidikan ,outputnya harus di tambah ,dan di perjuangkan. Untuk yang ada sekarang,agar bisa menjamin target 2045,agar membantu pemerintah mencapai Indonesia emas,”ungkap Bang Pur.(D.S)

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *