Bondowoso, – kabarnusa24.com.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Dan Capil) Bondowoso melakukan rapat koordinasi bersama OPD serta BPN Bondowoso, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, RS swasta di Bondowoso, terkait persoalan Adminduk atau administrasi kependudukan di Resto Ijen View Bondowoso, Rabu pagi (7/8/2024). Rapat koordinasi bertajuk ‘pemanfaatan dan pemberian hak akses data Adminduk untuk pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD dan instansi vertikal terkait ‘ itu sangat penting bagi masyarakat Bondowoso. Sebab NIK atau Nomer Induk Kependudukan dan KK atau Kartu Keluarga punya peran penting bagi masyarakat Bondowoso . Jika tidak punya NIK dan KK maka akan berdampak luas bagi masyarakat, diantaranya masyarakat tidak punya akses mendapatkan pelayanan gratis dari BPJS kesehatan. Juga sulit untuk mendapatkan bantuan sosial dll.Oleh sebab itu masyarakat wajib punya NIK dan Juga, setiap saat KK Ini wajib di-update. Misalnya soal pendidikan anggota keluarga yang harus dilakukan update karena ada anggota keluarga yang terus menerus menempuh pendidikan tapi ditulis belum sekolah.ini akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM.
Kadispendukcapil Agung Trihandono mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia sehingga mereka tidak mendapatkan akte kematian. Seharusnya mereka melaporkan jika ada anggota keluarga yang wafat.”Nantinya Dispenduk Dan Capil akan memberikan akte kematian,”kata nya. Tentu saja jika tidak melaporkan maka anggota keluarga yang wafat itu masih tercatat dalam KK. Jika ada bantuan sosial maka yang wafat itu masih dapat bantuan dari pemerintah sehingga bantuan sosial ini tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu KK wajib diperbarui ke kecamatan atau Dispenduk Dan Capil.
Pembaruan KK ini juga penting untuk pelayanan BPJS kesehatan. Apalagi di bondowoso sudah ada UHC atau universal health care yakni masyarakat bisa mendapatkan pengobatan gratis sebab pemkab bondowoso sudah bayar Rp 54 milyar ke bpjs kesehatan untuk biayai masyarakat Bondowoso. Namun masyarakat wajib punya NIK dan KK yang update. Salah satu contoh bayi yang baru lahir wajib segera punya akte kelahiran dan pihak keluarga segera update KK nya. Jika lewat dari tiga bulan atau lebih maka bisa terhapus secara otomatis dari pelayanan BPJS kesehatan. Dari catatan yang ada saat ini ada bayi baru lahir sekitar 600 hingga 1200 per tahun tidak masuk ke KK . Jika lebih tiga bulan gak masuk KK maka akan terlempar dari BPJS kesehatan. Apalagi saat masuk TK harus punya atau bikin akte kelahiran. Juga agung punya pemikiran agar RS swasta di Bondowoso punya peran bangun Bondowoso lewat CSR. Karena mereka dapat limpahan pasien Bondowoso dari UHC PBI APBN yang jumlahnya miliaran . Misalnya, RS swasta bangun taman taman yang ada di Bondowoso. Juga, Agung mengerahkan tenaga kerja sukwan untuk ikut jadi anggota BPJS ketenagakerjaan. Itu juga membutuhkan NIK dan KK sehingga harus valid. Pentingnya nik dan KK juga untuk mengambil keputusan atau kebijakan agar tidak salah sasaran. misalnya untuk mendapatkan bantuan sosial bagi kaum disabilitas maka nik dan KK harus jelas menyebutkan dalam KK itu ada anggota yang disabilitas.(Eko/AR).
