KabarNusa24. Com //Garut, – Miris!! Diduga adanya Tumpang Tindih dalam pelaksanaan Pembangunan Anggaran yang masuk Ke Desa Pakuwon Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut,kini menjadi sorotan warga. Namun sangat di sayangkan dalam hal ini warga Desa Pakuwon seolah hanya di anggap angin lalu, oleh Pemerintahan Desa juga Pemerintahan Kecamatan Cisurupan Dan Pemerintahan Kabupaten Garut. keluhan dan laporan warga yang berhak, meminta Transparansi dalam pengelolaan Dana yang masuk Ke Desa Pakuwon di abaikan Pemerintahan Kabupaten Garut.
Seperti halnya Pengakuan dari beberapa warga Desa Pakuwon yang enggan di sebutkan namanya mengatakan Tentang adanya dugaan beberapa kejanggalan dalam realisasi penggunan anggaran dana Desa (DD) tahun anggaran 2023.Dimana pembangunan Redymix dan Pembinaan/peningkatan Linmas ,yang sudah dimasukan ke RAPBDES Desa ,Yang akan di biyayai anggaran Dana Desa namun nyatanya tidak sesuai.Terendus di biyayai Pembangunan Redymix dari dana Lain yang diduga dari Bankeudes tahun 2023 di antaranya pembangunan tersebut :
1 . Redymix di kampung Singkup Rw. 03 dusun 2 volume 80 m, dan Redymix di kampung Singkup Rw. 04 dusun 2 volume 50 M dengan Pagu Rp. 122000000 ( Seratus dua puluh dua juta)
2 . Redymix di Kp. Pangadegan Rw. 06 Dusun 3 , volume 60 M dengan Pagu anggaran Rp. 85.000.000 ( Delapan puluh lima juta rupiah)
3 . Sarana dan Prasarana tempat ibadah untuk 8 Dkm dan 20 mushola dengan Pagu Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah)
4 . Peningkatan kapasitas guru PAUD dan tk satu paket dengan anggaran Rp. 50.0000.000 ( lima puluh juta rupiah)
5 . Pembiannan/peningkatan kapasitas linmas untuk 18 orang dengan anggaran Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah)
6 . Pembinaan / Peningkatan kapasitas kader Pkk dan posyandu untuk 45 orang dengan anggaran Rp. 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah)
” Nah itu semua yang tadi saya sebutkan diduga fiktip coba saja cek sesuai dengan data nya. Pungkasnya Rabu, ( 14/08/2024)
Lain halnya yang dikatakan Ade alamsah yang menjabat sebagai Badan permusawarahan Desa (BPD), membeberkan saat di temui awak media di rumah nya Tgl, ( 10/08/2024) , Untuk pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) di kampung pangadegan Rw. 06 itu bersumber dari dana IP ,Kalau untuk Redymix engga tau saya , kalau untuk penggunan anggaran Dana Desa (DD) 2023 saya lupa lagi . Biar ingin jelas rekan-rekan media tanyakan langsung kepada Sekdes mungkin lebih tau dan jelas. Tandas nya.
Saat di konfirmasi Kepala Desa Pakuwon di kantor nya Babang Nurjaman S.pd.I memberikan tanggapan nya tentang isu dugaan pembangunan yang jadi perbincangan saat ini ramai semua pihak . Untuk anggaran tahun 2023 tidak ada yang namnya tumpang tindih . Memang betul tahun 2023 memang ada rencana untuk pembangunan Redymix itu di beberapa titik,Redymik yang Rp. 85.000.000 itu di laksanakan di Kp. Pangadadegan, namun yang di alih fungsikan di tengah tahun 2023 ada perubahan anggaran Apebedes yang Rp. 1.22000.000,00 di alihkan untuk sumur bor di dua titik , karena dulu kan musim kemarau jadi saya mengalihkan mana yang lebih penting untuk warga yakni kekurangan air saat musim kemarau jadi yang di dahulukan untuk sumur bor dua titik., untuk pemberitaan Desa Pakuwon sudah kenyang kenapa harus Desa Pakuwon terus yang jadi pemberitaan sedangkan di Desa lain pun juga kalau penerepan nya banyak yang tidak sesuai jangan Desa Pakuwon saja yang di cek, yang lain pun juga di cek ko aman aman saja , saya mah di hantam pemberitaan dari tahun 2022 klw bisa di sebut sudah kenyang, klau di warga Khan ada yang Pro dan kontra sedangkan klau yang kontra saya bener pun juga di anggap salah.. Tandas nya Tgl ( 14/08/2024)
Sedangkan jelas Penggunaan anggaran Dana Desa Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa yang di kucurkan oleh Pemerintah Pusat maupun APBD harus di gunakan secara jelas jangan sampai tumpang tindih .
Penggunaan dana desa maupun anggaran dana desa tidak bisa di lakukan dengan main main , maupun tumpang tindih ini harus betul-betul di gunakan dengan hati-hati, dan jelas harus keternsparan publik Sesuai peraturan Menteri Desa.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan aturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan tanggal 27 Oktober 2023.
Di tahun 2024 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri dan diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
( Yayang & Henra)
