JAKARTA, Kabarnusa24.com – Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghofur Maimoen mengajak masyarakat dan tokoh agama untuk tidak apatis atau menarik diri dari politik terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Pilkada ini adalah gawe (hajatan) politik bersama setelah periodik yang harus diikuti oleh warga negara. Tidak boleh apatis atau menarik diri karena ini menyangkut kepentingan umum, ” kata Gus Ghofur kepada Media, Rabu (18/9/2024).
Gus Ghofur mengatakan meskipun ada sebagian orang yang tidak menyukai politik, mereka tetap perlu memahami bahwa politik dalam wajah baik adalah tentang menata publik dan memilih pemimpin yang tepat.
“Memilih pemimpin yang baik berarti ikut andil dalam menata publik yang lebih baik. Sumber daya ekonomi yang mungkin terbatas bisa didistribusikan dengan adil jika kita memiliki pemimpin yang tepat,” tutur Pengasuh Pesantren Al Anwar 3 Sarang, Rembang.
Menurut Gus Ghofur, Indonesia adalah negara majemuk dengan ragam pandangan dan kecenderungan yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ulama dan kiai perlu ambil bagian dalam politik guna memastikan bahwa tatanan publik tetap baik.
“Kalau masyarakat dibiarkan memilih pemimpin yang tidak pas, nanti nilai-nilai yang diambil tidak sepadan atau kurang baik. Kemudian sumber ekonomi yang terbatas bisa diperebutkan. Kalau itu tidak dipegang oleh orang yang pas, pasti nanti error,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar 3 Sarang, Rembang.
Tak bisa dipungkiri, sisi buruk politik adalah perebutan kekuasaan yang seringkali diwarnai oleh permusuhan dan tindakan tidak terpuji. Dalam konteks Pilkada misalnya perebutan kekuasaan adalah hal yang tak terhindarkan, karena jabatan seperti bupati, gubernur, hingga presiden hanya bisa diisi oleh satu orang, sementara banyak pihak memiliki kepentingan untuk mendapatkannya.
“Di sini peran ulama, kiai, sangat diperlukan agar perebutan itu tidak mengarah kepada hal-hal yang sangat negatif,” ujarnya.
Gus Ghofur berharap para kiai tidak hanya fokus pada urusan spiritual, tetapi juga ikut berperan dalam menata kebijakan publik demi kebaikan masyarakat luas. Sebagaimana keputusan Muktamar NU di Yogyakarta bahwa dalam pedoman politik Nahdlatul Ulama (NU) yang disebut high politics, yaitu berpikir dalam kerangka politik kebangsaan.
“Tentu tugas para ulama dan kiai di sini adalah memastikan agar kebijakan publik tetap baik, serta mendampingi agar dalam perebutan kekuasaan tidak sampai terjadi kampanye yang buruk,” tandasnya
Sumber: NU Online
