MAMASA, KABARNUSA24.COM
Aksi nyata Kementerian Sosial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri terus dilakukan melalui rangkaian Bakti Sosial yang berkelanjutan.
Pada Bakti Sosial ke-8, Kementerian Sosial menjangkau Para Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) di 17 Kecamatan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dimana rangkaian kegiatan berlangsung sejak tiga minggu terakhir di bulan September 2024, dengan melibatkan langsung tim dari berbagai UPT Kementerian Sosial (Sentra Terpadu dan Sentra).
Berbagai jenis bantuan dan layanan disalurkan. Mulai dari Operasi Katarak Gratis, pemberian bantuan Lumbung Sosial, Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, bantuan Instalasi dan sarana air bersih, bantuan ATENSI, dan berbagai bantuan pemberdayaan dan perlindungan sosial lainnya, dengan total bantuan keseluruhan mencapai Rp. 140.927.568.000.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo dalam sambutannya mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Selasa 24 September 2024 di Aula GTM, Kabupaten Mamasa. “Bakti sosial ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah-wilayah terpencil. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat,” ujar Supomo kepada 800 PPKS yang hadir.
Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, mewakili masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamasa, menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang telah diberikan. “Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Sulawesi Barat. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, dan kami berharap dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga Mamasa,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Pepen Nazaruddin, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan Sosial Agus Zainal Arifin, PJ Bupati Mamasa Muh Zain, pejabat eselon II Kementerian Sosial, serta pemerintah setempat dan undangan lainnya.
