Tutup

Beranda Berita Raih Penghargaan Outstanding in Land Law Enforcement, Menteri AHY Ajak Semua Penerima Punya Andil Wujudkan Indonesia Emas 2045

Raih Penghargaan Outstanding in Land Law Enforcement, Menteri AHY Ajak Semua Penerima Punya Andil Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ilyas Ilham2 min baca

01/10/2024

Raih Penghargaan Outstanding in Land Law Enforcement, Menteri AHY Ajak Semua Penerima Punya Andil Wujudkan Indonesia Emas 2045

Surabaya – kabarnusa24.com

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima penghargaan Outstanding in Land Law Enforcement dari CNN Indonesia. Penghargaan diberikan dalam gelaran CNN Indonesia Awards 2024 bertema “Dari Timur Jawa, Menyongsong Kejayaan Indonesia” pada Rabu (25/09/2024) di The Westin Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, tema pagelaran ini sangat menggugah para penerima penghargaan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi nasional serta mengentaskan kemiskinan.

“Indonesia Emas 2045 tinggal 21 tahun lagi. Kita semua yang hadir, apalagi yang mendapat penghargaan CNN Indonesia khususnya di Jawa Timur ini ingin menjadi bagian dari _superteam_ mewujudkan Indonesia yang maju, yang semakin sejahtera rakyatnya. Banyak aspek yang perlu kita perjuangkan, mudah-mudahan dengan menghadirkan iklim, ekosistem ekonomi yang juga produktif, termasuk investasi bisa dialirkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya rasa kita semua punya andil,” ujar Menteri AHY.

BACA JUGA: Sambangi Kejati Sumsel Lembaga SIRA Minta Tindak Lanjuti Perkara RUPSLB Bank Sumsel Babel

Penghargaan ini diserahkan oleh Chairman CT Corp, Chairul Tanjung kepada Menteri AHY atas sinergi dan kolaborasi yang dilakukan dalam pemberantasan mafia tanah bersama aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, dan Badan Peradilan. Menteri AHY mengatakan, Kementerian ATR/BPN sangat serius dalam mewujudkan keadilan pertanahan bagi masyarakat.

“Kita memiliki Satgas Anti-Mafia Tanah, gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah karena mereka telah menyengsarakan rakyat kita. Tahun ini saja kita berhasil menyelamatkan potential lost Rp5,71 triliun sampai September ini dari hasil menuntaskan berbagai konflik pertanahan dan juga kasus-kasus mafia tanah tadi,” ujar Menteri AHY dalam pidatonya.

Selain penghargaan yang diberikan kepada Menteri AHY, di malam penganugerahan ini juga diserahkan penghargaan lain dengan kategori Public Government; Private Sector; State Regional Enterprises; dan Special Awards Lifetime Achievement.

BACA JUGA: Apresiasi Pihak yang Sukseskan Sertipikasi Tanah Ulayat, Menteri AHY Berikan Penghargaan untuk World Bank, WRI, dan para Akademisi dalam Konferensi Internasional di Bandung Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi pihak-pihak yang berkontribusi mendukung serta memberi keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Apresiasi diberikan secara langsung kepada individu maupun pemerintah/lembaga/universitas dalam kegiatan International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries pada Rabu (05/09/2024) di The Trans Luxury Hotel, Bandung. “Capaian (pendaftaran tanah ulayat, red) ini merupakan hasil dari kolaborasi yang hebat antara lembaga pemerintah, masyarakat setempat, akademisi, dan mitra internasional. Kami juga telah bekerja sama erat dengan universitas untuk memastikan bahwa upaya kami didasarkan pada penelitian, berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat setempat,” jelas Menteri AHY. Dengan didukung penelitian dari universitas membantu memperkuat kebijakan terkait pendaftaran tanah ulayat. Terbukti, untuk capaian sertipikasi tanah ulayat sudah terdapat 24 Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat yang mencakup hampir 850.000 hektare tanah di Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, dan Jambi. Tahun ini, Kementerian ATR/BPN telah menargetkan untuk menyertipikasi 10.000 hektare tanah di empat provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Salah satu pihak yang mendukung percepatan sertipikasi tersebut adalah Farida Patittingi, penerima penghargaan atas dedikasinya sebagai akademisi yang berkontribusi dalam pengembangan peraturan sekaligus mendukung serta memberikan pembelaan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. “Kami melakukan riset, melakukan berbagai seminar yang mendukung Kementerian ATR/BPN dalam melakukan inventarisasi dan sertipikasi tanah ulayat, serta memberikan rekomendasi, sehingga terwujud satu kebijakan, dalam bentuk Peraturan Menteri,” terang Farida Patittingi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor III, Universitas Hasanuddin. Menurutnya, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 patut diapresiasi. “Saya kira, ini adalah satu kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi. Ini adalah bentuk political will pemerintah dalam merealisasikan kehendak konstitusi atau kehendak rakyat pada umumnya, dan secara khusus Masyarakat Hukum Adat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka,” pungkas Farida Patittingi. Selain Farida Patittingi, ada juga Wakil Rektor III Universitas Andalas, Kurnia Warman yang mendapat penghargaan sama atas dedikasi dalam menemukan aturan yang membela Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatra Barat. Selain itu, terdapat 8 penerima penghargaan lain yang diberikan dalam kesempatan ini. Penerima tersebut antara lain World Resources Institute atas kerja sama dalam membantu penyusunan Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat; Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Sumatra Utara atas keterlibatannya dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat; Bupati Tanah Datar sebagai tonggak sejarah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatra Barat; Wali Kota Sungai Penuh sebagai tonggak sejarah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi; dan Pj. Bupati Jayapura sebagai tonggak sejarah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Adapun dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL) #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri beserta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan. Kegiatan ini dihadiri PJ Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan penerima penghargaan lainnya dari sejumlah instansi pemerintah

Post Views: 0

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan