Palembang _ Sebanyak 30 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Sumsel) telah menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (RI).
Dengan nilai anggaran Rp.40 Miliar, setiap sekolah mendapatkan nominal yang bervariasi untuk bantuan pembangunan gedung Ruang Kelas Baru (RKB).
Hingga berita ini diterbitkan, Sabtu (11/01/2025), dikutif dari Media Online, teropongindonesianews.com (11/01) memberitakan, adanya temuan pada salah satu sekolah di Kabupaten Banyuasin yang menerima bantuan sedang melaksanakan pembangunan RKB.
Namun, pelaksanaannya di sekolah tersebut tidak mencantumkan rincian nominal pekerjaan, bahkan ada yang tidak memasang papan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sama sekali.
Selain itu hal yang mencurigakan, pada saat awak media melakukan konfirmasi antara Kabid Sarpras dan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumsel terkesan saling lempar tanggung jawab.
Menyikapi masalah tersebut tentunya publik mempertanyakan, kuat dugaan adanya korupsi yang sedang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.
Ditempat terpisah, Hartono selaku aktivis dan LSM Teropong menanggapi, menurutnya, Kadisdik Provinsi Sumsel dan Kasi Sarpras tersebut terkesan saling lempar tanggung jawab.
Hal ini patut diduga Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Bapak H. Awaluddin, S.Pd., M.Si beserta jajarannya telah menerima fee dari 30 Kepala Sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Swakelola bantuan RKB dari Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah RI pusat.
“Kepala sekolah di duga telah melanggar UU nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang seharusnya di ketahui oleh masyarakat tentang nominal yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, karena anggaran pemerintah itu uang rakyat, dan anehnya kenapa dikatakan bahwa itu hanyalah kesalahan kecil atau kesalahan administrasi saja, ini sangat lucu,” pungkas Hartono.
