Bandung, kabarnusa24.com
Sesuai dengan arahan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, seluruh pegawai Kementerian Sosial RI diajak untuk mengambil sisi positif dari pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebagai bentuk implementasi arahan tersebut, Biro Umum Kementerian Sosial menggelar Kegiatan Koordinasi Internal Pegawai pada 3-5 Februari 2025 di Aula Seruni, Wisma Pendawa, Ciumbuleuit, Bandung, Selasa (04/01/25)
Kegiatan ini diikuti oleh 90 peserta dari 14 kelompok kerja (Pokja) yang membawahi berbagai aspek penting seperti Tata Usaha Menteri, Satuan Pengamanan, Protokol, Kearsipan, Pemeliharaan, hingga Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan strategi kerja, dan merumuskan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi perubahan organisasi setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Umum, Salahuddin, menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kerja di tengah dinamika organisasi dalam merespon perubahan kebijakan yang sedang terjadi. “Ke depan, kita harus semakin adaptif terhadap perubahan dan bekerja lebih efisien. Dengan konsolidasi yang kuat dan strategi yang tepat, kita akan mampu melewati berbagai tantangan dengan lebih baik,” ujar Salahuddin.
Selain membahas strategi peningkatan kinerja, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi peserta untuk merumuskan solusi inovatif dalam pengelolaan sumber daya, terutama dalam konteks efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan.
Hasil dan Kesepakatan Koordinasi
Melalui diskusi yang dinamis dan konstruktif, beberapa poin penting yang disepakati dalam koordinasi ini mencakup berbagai aspek strategis untuk mendukung kelancaran operasional Biro Umum:
Pertama, Penguatan Efisiensi Anggaran dengan Tetap Mengedepankan Kualitas Layanan
Setiap Pokja telah menyusun strategi efisiensi yang tidak hanya mengoptimalkan anggaran tetapi juga menjaga kualitas pelayanan tetap prima.
Pokja Protokol menetapkan strategi perjalanan dinas yang lebih terencana sehingga pemanfaatan anggaran dapat lebih optimal sepanjang tahun.
Tata Usaha Menteri berkomitmen melakukan penyesuaian anggaran dengan tetap menjaga standar layanan, salah satunya melalui efisiensi pada aspek non-prioritas.
Tata Usaha Sekjen memastikan pendampingan kunjungan tetap berjalan dengan solusi inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada.
Kedua, Transformasi Digital untuk Meningkatkan Efektivitas Administrasi Digitalisasi menjadi agenda utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan administrasi.
Pokja Persuratan akan memperkuat sistem pelacakan dokumen agar lebih akurat dan responsif dalam menangani surat-menyurat.
Pokja Poliklinik Pratama telah mengimplementasikan aplikasi MyKlinik untuk pencatatan rekam medis yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan RI, memastikan pelayanan kesehatan semakin terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
Pokja Kearsipan mendorong kolaborasi dengan Ditjen Rehabilitasi Sosial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan tata kelola arsip.
Ketiga, Peningkatan Kompetensi dan Optimalisasi SDM
Pemetaan dan pengembangan SDM menjadi prioritas untuk memastikan kesesuaian tugas dengan kompetensi yang dimiliki.
Pokja TU Biro Umum akan melakukan pemetaan kompetensi pegawai guna meningkatkan efektivitas kerja, termasuk optimalisasi program sertifikasi dan diklat.
Pokja Kelistrikan dan Bangunan menyiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi teknisi.
Pokja RKBMN terus menguatkan pendampingan bagi unit kerja terkait pengelolaan aset, dengan target peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) pada 2025.
Keempat, Peningkatan Sinergi dalam Pengelolaan Fasilitas dan Aset
Koordinasi lintas unit diperkuat untuk memastikan fasilitas dan aset tetap terkelola dengan baik.
Pokja Pemeliharaan mengedepankan strategi perawatan fasilitas berbasis prioritas untuk memastikan operasional tetap berjalan optimal.
Pokja Urusan Dalam akan meningkatkan komunikasi dengan unit terkait guna menjaga kebersihan dan kelancaran fasilitas umum di lingkungan kementerian.
Pokja Pengelolaan BMN menerapkan pendekatan jemput bola dalam mendampingi satuan kerja untuk menyederhanakan proses administrasi aset.
Kelima, Penguatan Akuntabilitas dan Kepatuhan terhadap Regulasi Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sejumlah langkah telah disepakati:
Pokja Penatausahaan BMN memperkuat koordinasi dengan instansi seperti Kejaksaan, BPN, Kemenkeu, dan Kemen PUPR guna mendukung efektivitas pengelolaan aset negara.
Implementasi Instruksi Presiden Nomor Satu Tahun 2025 menjadi prioritas dalam perencanaan strategis guna memastikan keselarasan kebijakan dengan sasaran kementerian.
Langkah Tindak Lanjut
Sejumlah strategi yang telah dirumuskan akan segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, di antaranya:
Memperkuat koordinasi antarunit kerja untuk mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Mengembangkan sistem kerja berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi layanan.
Meningkatkan sinergi antarpegawai guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.
Melaksanakan evaluasi berkala guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Biro Umum untuk semakin adaptif dalam menghadapi perubahan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, diharapkan efektivitas organisasi terus meningkat, mendukung tata kelola yang lebih baik, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
