Kabarnusa24.com | BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan tetap memaksimalkan pelayanan masyarakat di tengah efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, menegaskan hal tersebut usai memimpin rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Ruang Rapat KH. Raden Ma’mun Nawawi, Senin (17/02/2025).
“Sedapat mungkin pelayanan tidak boleh berkurang. Hak masyarakat harus tetap diberikan,” ujar Jaoharul Alam.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan publik yang bersifat mandatori. Sebaliknya, pengurangan anggaran akan dilakukan pada kegiatan non-mandatori seperti perjalanan dinas dan belanja di hotel.
“Yang bisa dikurangi adalah kegiatan yang tidak bersifat wajib, seperti perjalanan dinas dan belanja di hotel,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jaoharul Alam menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran dengan melakukan evaluasi realisasi anggaran di triwulan pertama dan mempercepat perubahan anggaran.
“Kita melakukan percepatan perubahan anggaran. Bappeda Provinsi juga memiliki arahan yang sama, termasuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri, agar mempercepat proses perubahan anggaran tahun 2025,” ungkapnya.
Pemkab Bekasi saat ini tengah melakukan pemetaan (mapping) terhadap kegiatan non-mandatori yang dapat dikurangi untuk efisiensi anggaran. Langkah ini dikoordinasikan oleh Bappeda sebelum eksekusi perubahan anggaran dilakukan.
“Kita sedang melakukan perhitungan dan pemetaan. Untuk eksekusinya akan masuk dalam perubahan anggaran yang sedang dihitung secara keseluruhan di Bappeda,” pungkasnya.
[Diskominfosantik Kabupaten Bekasi]
