Kabupaten Bekasi|kabarnusa24 com
Menjelang hari perpisahan siswa/i Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pebayuran Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi diduga melakukan pungutan kepada para siswa sebagai syarat untuk pengambilan Ijazah. Setiap siswa/i dikabarkan harus membayar sebesar Rp. 475.000, Rupiah untuk mendapatkan dokumen penting tersebut.
Informasi ini mencuat setelah beberapa orang tua wali murid dan siswa yang mengungkapkan adanya pungutan tersebut kepada media kabarnusa24.com. Mereka merasa keberatan karena Ijazah seharusnya diberikan secara gratis sesuai dengan program pemerintah. Sabtu (15/2/2025).
“Saya kaget ketika diminta uang untuk mengambil Ijazah. Seharusnya tidak ada pungutan seperti ini,” ujar salah satu siswa yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan pungutan ini pun menjadi sorotan publik, mengingat dalam aturan pemerintah, sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang membebani siswa, terutama terkait dokumen akademik seperti Ijazah.
Dasar hukum larangan pungutan biaya Ijazah di sekolah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012.
- Sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah tidak boleh melakukan pungutan terhadap wali murid.
- Komite sekolah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
- Pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
Pelaku pungli di Indonesia dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, pemerintah berkewajiban memberikan layanan, menjamin terselenggaranyan pendidikan yang bermutu dan mudah bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan.
Dengan adanya laporan dari warga kepada awak media IMG, awak media pun langsung mengkonfirmasi kepala sekolah SMAN 1 Pebayuran (M) melalui via WhatsApp namun tidak ada jawaban. Sabtu (15/2/2025).
Namun sampai berita ini di tayangkan, masih ada beberapa wali murid yang mengadukan Pungli tersebut kepada redaksi kabarnusa24.com dengan kasus yang sama, yaitu harus menebus atau membayar uang untuk Izasah. Dan pihak sekolah belum memberikan klarifikasi secara resmi terkait dugaan pungutan uang untuk penebusan ijazah tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan Pungutan Liar sekolah Negeri di Kabupaten Bekasi. Jika terbukti benar, Pelaku Pungli di Indonesia dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Bekasi harus segera turun dan tangkap para pelaku Pungli di SMAN 1 Pebayuran, berikut Redaksi kabarnusa24.com dapat memberikan barang bukti dan narasumber yang menjadi korban Pungutan Liar kepada pihak yang berwajib.
