KOTA DEPOK|kabarnusa24.com
Sejumlah wartawan yang bermitra dengan Humas DPRD Kota Depok mengeluhkan sulitnya koordinasi dan konfirmasi terkait kerja sama pemberitaan. Sejak awal tahun 2025, proses komunikasi dengan pihak terkait dinilai rumit.
Seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sulitnya koordinasi ini sering kali disebabkan oleh ketidakhadiran pejabat terkait. Bahkan, ketika pejabat tidak ada di tempat, tidak ada pihak yang diberikan kewenangan untuk menangani urusan tersebut.
“Mau koordinasi susah. Kadang-kadang pejabatnya gak ada di tempat. Sekarang aja mau koordinasi, katanya pejabatnya lagi gak di tempat, tapi gak mendisposisikan wewenang,” ujarnya, Jumat (07/03/25).
Selain itu, wartawan tersebut juga mengeluhkan lambatnya pencairan dana kerja sama pemberitaan. Rilis yang telah diserahkan hingga kini belum mendapatkan kejelasan terkait pencairannya.
Keluhan ini turut dibenarkan oleh seorang pegawai di Humas DPRD Depok yang enggan disebutkan namanya. Ia mengakui bahwa segala urusan kerja sama pemberitaan harus melalui pimpinan.
“Semua urusan terkait rilis kerja sama, semua urusannya ke pimpinan (Humas), kami gak berani,” katanya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Humas DPRD Depok terkait keluhan tersebut. Wartawan berharap ada perbaikan dalam sistem birokrasi agar kerja sama pemberitaan bisa berjalan lebih lancar.
Kerja sama antara wartawan dan lembaga pemerintahan dinilai penting untuk memastikan informasi publik tersampaikan dengan baik. Namun, jika koordinasi sulit, hal ini dapat menghambat penyebaran informasi kepada masyarakat.
Para wartawan pun berharap adanya solusi konkret dari DPRD Depok agar kerja sama yang telah terjalin bisa kembali berjalan dengan baik dan transparan.(Riz)
