Senin, 17 Mar 2025 12:02
Purwakarta|Kabarnusa24.com – Untuk memastikan stok kebutuhan pangan aman selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, jajaran Pemkab Purwakarta dan stakeholder terkait menggelar operasi pasar murah. Dengan balutan Bazar Ramadhan, kegiatan tersebut rencananya akan digelar pada lima titik wilayah, yang dimulai pada awal pekan ini, Senin 17 Maret 2025.
“Seiring dengan isu harga kebutuhan pangan pokok yang cenderung naik selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, Pemkab Purwakarta tetap berupaya untuk menyajikan kebutuhan pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau di masyarakat,” ujar Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin pada Bazar Ramadhan, di Bale Indung Rahayu, Kelurahan Nagri Tengah.
Menurutnya, bazar ini tujuannya untuk meringankan beban masyarakat terhadap harga kebutuhan sembako. Bahan-bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam bazar berasal langsung dari para petani dan UMKM lokal, dengan harga yang lebih murah.
“Dengan operasi pasar murah Bazar Ramadhan ini, diharapkan harga-harga jadi lebih stabil dan terjangkau. Contoh, sayuran dari petani, bisa dijual dengan harga lima ribu rupiah, telur, minyak dan lain-lain, harganya jadi lebih murah,” ujar Abang Ijo, begitu Wakil Bupati itu biasa disapa.
BACA JUGA: *Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo* Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Kamis (05/09/2024). Acara yang diselenggarakan pada 4-7 September di Kota Bandung ini mengangkat tema “Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries: Socialization of Ulayat Land in Indonesia". Pendaftaran tanah ulayat menjadi milestone penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Dalam konferensi ini, jajaran Kementerian ATR/BPN akan berbagi kisah praktik terbaik dalam upaya melakukan pendaftaran tanah ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana Kementerian ATR/BPN menyosialisasikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Menteri AHY bersama jajaran Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan Reforma Agraria, seperti Redistribusi Tanah. Tujuannya tak lain agar program dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat dan cepat, sehingga semakin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat di Indonesia akhirnya dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh mereka secara turun-temurun sejak beratus tahun lalu. Ini bentuk upaya negara untuk bisa memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat yang selama ini seakan-akan termarjinalkan dari lingkungan sekitarnya. Untuk diketahui, Konferensi Internasional ini diikuti oleh utusan-utusan dari pemerintah berbagai negara yang juga concern terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, seperti Thailand, Malaysia, Timor Leste, Laos, dan Filipina. Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai international Civil Society Organization (CSO) yang juga turut memperjuangkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat terutama yang terkait kepemilikan tanah antara lain World Resources Institute (WRI) Global, Lincoln Institute, Food and Agricultural Organization (FAO), World Bank, serta perwakilan pemerintah dan LSM. Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi berkata bahwa konferensi internasional ini menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai best practice implementasi pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (03/09/2024). Terkait implementasi pendaftaran tanah ulayat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat sejak 2021-2023. Sampai dengan tahun 2023, telah diperoleh potensi keberadaan tanah ulayat diketahui bidang tanah ulayat sekitar 3,8 juta hektare tersebar di 16 provinsi lokasi inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat. “Ke-16 provinsi tersebut antara lain Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat,” jelas Asnaedi. Mengawali rangkaian acara, Menteri AHY akan membuka peresmian exhibition atau stan pameran yang diikuti beberapa perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren. Momen ini dapat menjadi kesempatan bagi para Masyarakat Hukum Adat Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki. Ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya. #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id
Kata dia, dalam menjaga ketersediaan pangan di masyarakat, Pemkab Purwakarta juga melibatkan sejumlah stakeholder termasuk swasta untuk penyediaan kebutuhan pangan. Diantaranya, Dispangtan, Diskanak, Perum Bulog, PT. Sinar Agro Tjipta, PT. Jenindo Prakarsa, PT. Indofood, Toserba Yogya, Alfamart, Indomaret dan UMKM Purwakarta.
Sembako Murah Jelang Lebaran
Abang Ijo juga mengungkapkan, bahwa Bazar Ramadhan yang dimulai pada pekan ini, juga akan digelar pada sejumlah titik lainnya, hingga 27 Maret 2025 mendatang. Adapun beberapa kebutuhan pokok disediakan dalam bazar tersebut diantaranya, beras premium, minyak goreng, telur ayam, sayuran, daging ayam, LPG 3 kg, tepung terigu, mie instan, gula pasir, produk UMKM, produk makanan dan bumbu masak instan hingga minuman dari supermarket dan minimarket.
“Kalau dari kisaran harganya, beras 5 kg mulai dari 60 ribu, telor ayam 15 butir mulai dari 25 ribu, ayam perekor mulai dari 30 ribu dan minyak satu liter mulai dari 15 ribu, bawang merah setengah kilo mulai dari 20 ribu, serta yang lain-lainnya yaitu produk UMKM dan minimarket,” bebernya.
Ringankan Beban Warga
Salah satu warga Nagri Tengah, Neni (48), mengaku senang dengan adanya bazar yang digelar Pemkab Purwakarta. Menurutnya, harga-harga sembako di bazar lebih murah dibandingkan pasar umum.
“Harga di bazar ini jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut agar masyarakat semakin terbantu,” ujarnya.
Berikut titik lokasi Bazar Ramadhan 2025:
1. Kecamatan Purwakarta, Bale Indung Rahayu, Senin, 17 Maret 2025.
2. Kecamatan Maniis, Halaman Kantor Kecamatan, Rabu, 19 Maret 2025.
3. Kecamatan Darangdan, Halaman Kantor Kecamatan, Kamis, 20 Maret 2025.
4. Kecamatan Pondoksalam, Lapangan Tanjungsari, Selasa, 25 Maret 2025.
5. Kecamatan Purwakarta, Bale Indung Rahayu, Kamis, 27 Maret 2025. (Muksin akung)
Post Views: 0