Kabarnusa24.com | Lhokseumawe – Saat ini belum terlihat langkah konkret yang bisa dikategorikan sebagai fondasi strategis dalam membenahi tata kelola pemerintahan, terutama di bidang reformasi birokrasi,” kata Yusrizal kepada Line1.News, Senin pagi, 26 Mei 2025.
Reformasi birokrasi merupakan bentuk upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrat agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta proporsional.
Fokus utama reformasi birokrasi adalah pada perbaikan prosedur, struktur, habit kerja, serta kompetensi sumber daya manusia di dalam birokrasi.
Tampaknya prinsip senior junior angkatan dimungkinkan terhambatnya pelaksanaan birokrasi yang baik, yang pada dasarnya hal ini didalami dan tak mungkin diputus dengan teori hukum umum, sebab naluriah.
Sehingga kita perlu menekankan perbaikan sistem birokrasi degan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan mempercepat pembangunan ekosof.
Teori sederhananya, reformasi birokrasi bertujuan untuk merubah perilaku tindakan birokrat dari yang cenderung lambat, berbelit-belit, dan kurang responsif, menjadi lebih cepat, tepat, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tindakan tersiratnya adalah pungli.
Tentunya perubahan bukan sekadar perubahan administrasi, tetapi transformasi mendalam terhadap seluruh sistem kerja birokrasi di berbagai sektor pemerintahan.
Sebetulnya berbicara birokrasi hari ini memang tingkat pelaksanaan terhadap administrasi birokrasi kita cenderung bobrok terlebih kepada isi pelayanan publik dalam ranah administrasi kependudukan (adminduk), keterbukaan informasi serta pelayanan, yang hal ini sudah jadi rahasia umum praktik pungli.
Pelayanan yang cenderung lambat dan tak mencerminkan cita dari pada good governance maka dari itu dukungan terhadap reformasi birokrasi tetap harus digalakkan disetiap daerah.
Sebagai mahasiswa tentunya kita menyadari bahwa mahasiswa merupakan tangan pembantuan negara untuk mendukung penuh perubahan dalam masyarakat. Sebaiknya diharapkan masyarakat dan mahasiswa menjadi pendorong pendongkrak untuk memperbaiki sistem pelayanan dari dalam.
Artinya sebagai mahasiswa idealnya ikut berperan serta aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan partisipasi mahasiswa terhadap perangkat perangkat daerah. Andil dan ikut serta dalam pengawasan publik terhadap birokrasi dimulai dari satuan kerja perangkat daerah(SKPD).
Tentunya dengan pergerakan setiap elemen masyarakat serta mahasiswa sebagai bagian dari pengawasan publik, partisipasi ini akan berdampak dan berpengaruh besar bagi perbaikan birokrasi saat ini, melihat cenderung kurangnya pengawasan dari pihak berkewenangan.
