Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi membahas rapat Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025 merupakan rapat strategis untuk berdiskusi, bertukar pikiran,memberikan masukan gagasan dan saran, untuk mencari solusi terbaik, guna menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Sebagai wakil rakyat, kami dari dewan memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan memastikan bahwa proses perubahan RKPD 2025 perangkat daerah ini tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa yang akan datang,” kata Renie dalam rapat perubahan RKPD 2025, di Hotel Swiss Bell Resort Dago Bandung (04/06/2025)
Renie menyatakan, pembangunan daerah merupakan sebuah proses yang membutuhkan perencanaan yang matang partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, serta sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
“RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, agar lebih efektif efisien dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat,” tandas pimpinan DPRD Fraksi PKB ini.
Karena itu Renie berpesan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD antara lain;
Pertama, pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yaitu perencanaan yang harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan kesehatan, infrastruktur, maupun sosial budaya.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ketiga, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dan yang dirancang tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
Keempat, sinkronisasi dengan program nasional dan provinsi. RKPD 2025 harus selaras denga kebijakan nasional dan provinsi, agar perencanaan yang dibuat dapat berjalan sinergis dan efektif.pungkasnya***