JAKARTA,- Pemerintah tengah membangun sistem yang memperkuat ketahanan pondok pesantren dalam menghadapi potensi bencana. Sistem Pesantren Aman dan Tangguh Bencana (PATB) ini dibahas bersama oleh tim dari Kementerian Agama Kemenko PMK, BNPB, dan sejumlah kementerian terkait.
Forum koordinasi ini menjadi momentum untuk menyatukan visi dan arah kebijakan antara regulasi pendidikan keagamaan dengan kebijakan nasional penanggulangan bencana. Pesantren dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam penguatan karakter keagamaan, tetapi juga dalam membangun budaya keselamatan dan kesiapsiagaan di tengah masyarakat.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa penguatan pesantren harus mencakup dimensi spiritual, akademik, sekaligus kesiapsiagaan bencana. “Selama ini regulasi belum berfungsi optimal. Kita perlu memastikan aturan yang ada tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menjamin keselamatan santri dan keberlanjutan lembaga pesantren,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (8/10/2025).
Dirjen menambahkan, peran Kemenag dalam membangun pondok pesantren tangguh harus berjalan melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan struktural dan kultural. “Regulasi tetap penting, namun edukasi kepada para pengasuh dan masyarakat pesantren harus dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai dan kemandirian pesantren. Kesadaran membangun lingkungan aman bencana harus menjadi bagian dari budaya pesantren itu sendiri,” tegasnya.
Perwakilan BNPB dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pentingnya standarisasi bangunan pesantren berdasarkan prinsip sekolah/madrasah aman bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012. Namun, BNPB menilai aturan tersebut perlu diperluas agar mencakup karakteristik dan kebutuhan khas satuan pendidikan berbasis pesantren.
Sebagai tindak lanjut, Kemenag bersama Kemenko PMK dan BNPB tengah mengkaji pembentukan Tim Kolaboratif Nasional yang akan bertugas melakukan verifikasi, pendampingan teknis, serta edukasi mitigasi bencana bagi pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi terciptanya sistem pesantren yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.
Forum ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penyusunan disaster risk analysis khusus pesantren, peningkatan status regulasi menjadi Peraturan Presiden (Perpres) agar memiliki daya ikat lebih kuat, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dalam implementasi di lapangan.
“Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga ruang hidup ribuan santri. Maka keselamatan mereka adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Suyitno.
(Red)
