MALANG, Kabarnusa24.com || Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (UB) menggelar Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, pada Senin (15/06/26) dengan tuntutan meminta evaluasi hingga penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam orasinya Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026 Muhammad Azhar Zidan menyebut istilah “Indonesia Gawat Darurat” dipilih karena mahasiswa menilai ada kondisi yang kian menekan masyarakat.
“Indonesia saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan. Banyak persoalan belum terselesaikan, sementara beban masyarakat makin berat,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu pemicu utama keresahan publik. Kondisi itu, kata dia, tidak lepas dari arah kebijakan anggaran negara. “Anggaran negara digelontorkan untuk program berbasis proyek populis yang dinilai tidak tepat sasaran,” Ujarnya.
Setelah itu Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menemui massa aksi Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) dengan berdialog secara terbuka bersama para demonstran.
Dialog Amithya dengan mahasiswa menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berjalan optimal dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Intinya kami minta maaf karena tidak mampu. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan Kopdes Merah Putih”, sambutannya saat berdialog dengan Mahasiswa.
Dalam dialog bersama massa aksi, ia mengakui masih terdapat berbagai kebijakan yang memunculkan keresahan publik karena dianggap belum berjalan sesuai harapan.
Menurutnya, suara mahasiswa yang disampaikan dalam aksi tersebut menjadi bagian penting dari kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. DPRD, kata dia, memahami berbagai kritik yang muncul, termasuk terkait efektivitas program MBG maupun Koperasi Merah Putih di lapangan.
Dirinya menilai setiap program yang menggunakan anggaran negara harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, apabila implementasi program terbukti tidak efektif atau gagal memberikan manfaat optimal, evaluasi hingga penghentian menjadi opsi yang patut dipertimbangkan.
Ia juga menyoroti meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga bahan bakar minyak serta sejumlah kebutuhan pokok disebut turut memicu berbagai pertanyaan mengenai arah dan prioritas kebijakan pemerintah.
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kota Malang mengaku terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat yang dijalankan di wilayahnya. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa nantinya akan diteruskan kepada DPR RI sebagai bahan masukan dan evaluasi lebih lanjut.
Selain itu, Amithya mendorong agar program MBG dilakukan penataan ulang sehingga lebih tepat sasaran. Ia menilai segmentasi penerima manfaat perlu diperjelas agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Dari sisi pelaksanaan, sistem distribusi makanan juga dinilai perlu mendapat perhatian. Selama ini pola pelayanan yang terpusat melalui satu dapur untuk beberapa sekolah dianggap masih dapat dievaluasi agar biaya operasional lebih terkendali.
Salah satu gagasan yang diusulkan adalah mengoptimalkan fasilitas kantin sekolah melalui konsep dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen. Skema tersebut diyakini mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memberdayakan sumber daya yang telah tersedia di lingkungan pendidikan.
Informasi yang dihimpun untuk saat ini pihak DPRD Kota Malang tengah menyiapkan dokumen resmi berisi berbagai tuntutan dan aspirasi mahasiswa. Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut atas aksi yang berlangsung di Kota Malang.
