Aksi Unjuk Rasa Aliansi Santri Desak Trans 7 : Permintaan Maaf Terbuka
Lumajang,kabarnusa24.Com.Sabtu,18/10/2025.Ribuan santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Lumajang menggelar aksi damai di depan Pendopo Aryawiraraja. Mereka mengecam tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang di nilai melecehkan nilai-nilai pesantren dan merendahkan martabat para kyai.
Aksi ini di mulai dari Kantor PCNU Lumajang, di lanjutkan dengan long march menuju pendopo sambil membawa simbol keranda sebagai bentuk protes moral. Simbol tersebut di anggap merepresentasikan “kematian” nilai-nilai pesantren akibat pemberitaan yang di nilai tidak proporsional.
Ketua PCNU Lumajang, Gus Darwis, dalam orasinya menilai tayangan Xpose Uncensored edisi 13 Oktober 2025 menyudutkan pesantren dengan narasi yang menyesatkan.
“Tayangan itu menggambarkan khidmat santri kepada kyai seolah-olah bentuk eksploitasi. Ini framing yang menyesatkan dan menyakitkan,” tegas Darwis
Ia menilai isi tayangan bukan sekadar tidak akurat, tetapi sudah masuk kategori fitnah dan pembunuhan karakter terhadap lembaga pesantren.
“Kami mengecam keras. Ini bukan edukasi, tapi pelecehan terhadap tradisi luhur. Tidak sesuai dengan etika jurnalistik,”lanjut Gus Darwis.
Aliansi Santri Lumajang menuntut Trans7 menyampaikan permintaan maaf terbuka di berbagai media, bukan hanya melalui kanal internal. Mereka juga meminta agar permintaan maaf itu di tayangkan secara berkala selama satu bulan penuh.
Aksi damai ini mendapat perhatian langsung dari jajaran Pemkab Lumajang. Bupati Indah Amperawati, Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma, dan Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar turut hadir menemui massa.
Indah menyatakan “Dukungannya terhadap aspirasi para santri dan menjanjikan akan berada di barisan terdepan untuk menjaga marwah pesantren.
“Kami mendukung sepenuhnya. Tidak boleh ada yang melecehkan kyai dan pesantren. Itu harga diri kita bersama,” tegas Indahsi berlangsung damai, tertib, dan di kawal ketat aparat keamanan. Para peserta aksi membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah daerah.( D.S)
