DaerahLingkunganNasionalPemilu 2024Politik

Pemilihan Gubernur: Tambang Dan Pilkada Perselingkuhan Politik Pebisnis lokal Sultra.

7
×

Pemilihan Gubernur: Tambang Dan Pilkada Perselingkuhan Politik Pebisnis lokal Sultra.

Sebarkan artikel ini
Pemilihan Gubernur: Tambang Dan Pilkada Perselingkuhan Politik Pebisnis lokal Sultra.
Pemilihan Gubernur: Tambang Dan Pilkada Perselingkuhan Politik Pebisnis lokal Sultra
Pemilihan Gubernur: Tambang Dan Pilkada Perselingkuhan Politik Pebisnis lokal Sultra.
Pemilihan Gubernur: Tambang Dan Pilkada Perselingkuhan Politik Pebisnis lokal Sultra

Kendari//Kabarnusa24.com

Pemilihan Gubernur: Tambang Dan Pilkada Perselingkuhan Politik Pebisnis lokal Sultra.kendari,11 Agustus 2023.

Tak berbeda dengan beragam bisnis lain yang mengeksploitasi sumber daya alam, perusahaan tambang dan penyokongnya punya pengaruh besar di politik Indonesia pasca-Orde Baru. Pengaruh mereka tampak jelas dan mengakar di pusaran politik lokal, terutama berkat peran besar mereka dalam membiayai kampanye politik kandidat-kandidat yang bertarung di daerah kaya sumber daya alam.

Sebagai salah satu daerah yang kaya sumber daya alam, Sulawesi tenggara merupakan pusat berbagai jenis industri ekstraktif, termasuk pertambangan nikel .

Maka tak heran Sulawesi tenggara lantas menjadi salah satu medan pertempuran sengit untuk kontestasi politik lokal yang dipengaruhi oleh industri pertambangan. Kolusi yang terbentuk dari kepentingan pengusaha bisnis ekstraktif dan elit lokal telah mengorbankan warga desa di morombo. Di Konawe Utara, elit politik lokal memperkaya diri melalui transaksi jual-beli tanah yang korup dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, mendominasi politik dan membungkam mereka yang mengkritik. Di Sulawesi tenggara, ekspansi industri pertambangan nikel berdampak buruk terhadap kehidupan warga pedesaan dan membuka ladang subur bagi praktik korupsi.

elektoral yang leluasa bergerak menguras sumberdaya alam di Sulawesi tenggara dan gubernur Sulawesi tenggara seharusnya bertanggung jawab adanya kerusakan lingkungan di Sultra.

Proses pemilihan kepala daerah sendiri sejatinya telah gagal mengusung konsep demokrasi sesungguhnya demokrasi tak lebih hanyalah formalitas demokrasi telah di bajak dipermainkan untuk kepentingan kelompok.oligarki bermain luar biasa dalam politik pilkada jika di simpulkan, permainan (demokrasi ini) lebih mengarah kepada penghancuran negara alam menjadi rusak, iklim politik menjadi tidak sehat birokrasi dikloning hanya menjadi pelayan begundal politik dan pengusaha lalu dimana rakyat,mereka mendapatkan apa?

Rakyat Sulawesi tenggara tidak mendapatkan apa apa dari riset kami, rakyat disekitar tambang pun bahkan banyak yang masih miskin artinya tidak ada imbas positif bagi mereka seperti ekonomi membaik atau kehidupan secara umum mereka lebih maju rakyat stagnan involutif berjalan di tempat.

Sungguh mengenaskan dan ironis nasib rakyat di tengah maraknya pengusaha tambang yang notabene menjadi tulang punggung ekonomi nasional kami berharap sistem politik oligarki dapat hilang sehingga pilkada benar benar menjadi ajang pencarian pimpinan daerah terbaik terutama membela kepentingan masyarakat Sulawesi tenggara.

Sejak tahun kepemimpinan gubernur Sulawesi tenggara haji Ali masi tak ada perubahan dalam ekonomi Sultra banyak problematika yang belum juga di selesaikan gubernur Sultra terutama akses jalan dan sektor pertanian dan juga ilegal mining yang sampai hari ini gubernur Sultra terdiam dan menutup rapat rapat problem di sultra.

Kami berharap pemimpinan gubernur Sultra akan lebih baik di pemerintahan selanjutnya dan intelektual masyarakat sangat rapuh karena tak ada yang menyuarakan aspirasi mau pun DPRD provinsi atau pun bupati mereka berkerja sama untuk menjadi agen on modal mafia elektoral ekonomi.Karya opini yang di tulis oleh(Indra Dapa).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *