Oleh: Dr. H. Munawar Fuad Noeh, MA,g., (Kang Fuad) Inisiator MAHADAYA (Makmur, Bahagia & Berdaya) Rumah hati dan Rumah aspirasi warga Bekasi
Kabupaten Bekasi, Kabarnusa24.com– Masyarakat wajib mendukung hajat besar dan agenda strategis Pemda Bekasi untuk kemajuan pembangunan, baik mental maupun spiritual, lahir dan batin untuk meningkatkan kebahagiaan.
Status Bupati di Kabupaten Bekasi sudah berkali-kali dari Pelaksana Jabatan (PJ) untuk jabatan BUPATI Bekasi. Seharusnya bisa menunjukkan peran kongkret solusi tuntas masalah besar seperti Kemiskinan dan Pengangguran, termasuk kualitas layanan kesehatan, lingkungan dan penguatan pendidikan warga baik formal maupun informal. Itu hajat terbesar yang sebenarnya dan tugas utama sebagai Bupati Bekasi.
Pelaksana Jabatan Bupati Bekasi saat ini musti bertangggung jawab bagaimana bisa meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setiap warga, termasuk kualitas kesehatan dan masyarakat yang terdidik (educated people) berbudi pekerti, beradab dan berakhlak mulia; hal ini harus dimulai dengan keteladanan seorang pemimpin. “Jangan membiarkan budaya money politic atau politic transaksional terus berkembangbiak. Termasuk mengikis praktik transaksional dan budaya korupsi kekuasaan. Aromanya masih sangat kental.”
Di masa kepemimpinan Pelaksana Jabatan Sampai saat ini penanganan darurat sampah masih tersendat dan akar persoalan maupun solusi mendasar belum terselesaikan, masih Jalan di tempat dan belum ada solusi fundamental.
Kalau saat pengangkatan Pelaksana Jabatan periode pertama atau kedua masih bisa dimaklumi, masih beradaptasi. Kalau untuk saat ini, semuanya harus fokus pada esensi dan substansi. “Gak usah terlalu banyak tebar pesona, dongkrak popularitas atau semata seremonial, jangan sampai hamburkan anggaran. Fokus pastikan, jangan ada lagi kemiskinan absolut, pengangguran, dan kesusahan warga. Itulah tugas, tanggung jawab utama dan agenda besar Pelaksana jabatan Bupati Bekasi sebagai Pemimpin Pemerintah Daerah yang diamanahkan oleh Undang-Undang.
Sebaiknya Pelaksana Jabatan Bupati saat ini, juga menunjukkan i’tikad baiknya, good will, sebagai PJ Bupati Bekasi semata-mata menunaikan amanah dan tugas mulia sebagai aparatur pemerintahan yang baik dan bersih. “Jangan tercampur dengan ambisi atau politik terselubung,
mengejar syahwat kuasa sebagai Calon Bupati, atau juga bekerja diam-diam untuk mendukung Pencalonan Kepala Daerah di Provinsi ataupun Kabupaten. Semua mata dan pantauan rakyat melihat tengah menyoroti tajam pada segala ucapan, tindakan dan kebijakan PJ Buati Bekasi Arus penolakan sangat keras, meskipun silent dan tidak muncul ke permukaan, suara dan perbincangan sesama warga sangat responsif menyikapi dan mengkritisi kebijakan Pj Bupati Bekasi,
“Ada apa di balik berulang kali memimpin daerah sebagai PJ Bupati Bekasi, siapa rekayasa di baliknya, siapa diuntungkan dan atas konspirasi para pihak mana”
Sebaiknya KPK, BPK dan PPATK segera mengaudit pejabat, keluarga dan lingkungan sekitar termasuk praktik gratifikasi yang mungkin terjadi. “Sebelum menjadi Penjabat kekayaannya berapa, harta bergerak atau tidak bergerak, setelah masa menjabat, seperti apa kekayaannya, sepantasnya ada Audit dan rakyat harus tahu secara transparan.
Jangan ada lagi Kepala Daerah terkena OTT KPK bersama para pejabatnya, seperti pernah terjadi di sejumlah daerah termasuk di Bekasi; menjadi aib dan hancurnya wibawa dan kehormatan Bekasi sebagai daerah yang menjunjung tinggi moral, etika dan pemerintahan yang beradab.
(Red)
