Tutup
BeritaPolitik

Partai Golkar Kota Bandung Sambut Silaturahmi Partai PKB untuk Bangun Kolaborasi Menuju Pilkada 2024

4
×

Partai Golkar Kota Bandung Sambut Silaturahmi Partai PKB untuk Bangun Kolaborasi Menuju Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Partai Golkar Kota Bandung Sambut Silaturahmi Partai PKB untuk Bangun Kolaborasi Menuju Pilkada 2024

Kabarnusa24 \ Bandung 21 Juli 2024

Hari ini, Partai Golkar Kota Bandung menerima kunjungan silaturahmi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari komunikasi sebelumnya yang telah terjalin antara kedua partai, terutama dengan Pak Haji Erwin. Silaturahmi ini tidak hanya bertujuan mempererat hubungan, tetapi juga membahas strategi terkait Pilkada Kota Bandung 2024.

Partai Golkar Kota Bandung Sambut Silaturahmi Partai PKB untuk Bangun Kolaborasi Menuju Pilkada 2024

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung, Pak Edwin Sunjaya menyatakan bahwa Golkar telah menerima surat resmi dari PKB untuk melakukan kunjungan ini. “Ini merupakan kelanjutan dari komunikasi yang kami lakukan dengan PKB. Selain silaturahmi, kami juga membahas beberapa hal terkait Pilkada di Kota Bandung tahun 2024,” ujar Erwin

 

Edwin menjelaskan bahwa Partai Golkar memiliki tugas untuk membangun komunikasi dengan berbagai partai, mencari kesepahaman, dan komitmen bersama. Saat ini, Golkar telah membentuk koalisi dengan Partai Gerindra dan PKS di Kota Bandung. “Kami berharap dengan bergabungnya partai-partai lain, koalisi ini akan semakin kuat,” tambahnya.

 

Dalam proses penetapan calon untuk Pilkada, Golkar sedang menjalani tahapan survei kedua. Hasil survei ini akan menjadi dasar untuk menetapkan calon yang akan diusung. “Kami berharap akhir-akhir ini sudah ada hasilnya,” kata Edwin. Terlepas dari Pilkada yang merupakan jangka pendek, Edwin menekankan pentingnya kerjasama jangka panjang dengan semua pihak untuk membangun Kota Bandung.

 

BACA JUGA:  *Meminimalisir Dampak Sosial, Dirjen PTPP Ingin Lekatkan Penilaian Dampak Sosial di Setiap Kegiatan Pengadaan Tanah* Jakarta - Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari menjadi pembicara dalam Seminar Hibrida Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada Selasa (03/09/2024). Dalam kesempatan ini, Embun Sari memaparkan terkait penguatan kebijakan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui penilaian dampak sosial. "Disebut sebagai penguatan kebijakan dan ini memang sedang berprogres. Alhamdulillah difasilitasi Bank Dunia kita sudah mengusung ke arah social impact assesment," ungkap Dirjen PTPP dalam seminar yang mengusung tema Hak atas Pembangunan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pengadaan Tanah. Mengacu kepada penelitian Cernea (2021), Dirjen PTPP mengungkapkan sejumlah dampak sosial dari dilakukannya Pengadaan Tanah. Dampak tersebut antara lain landlessness, joblessness, homelessness, marginalization, increased morbidity and mortality, food insecurity, less of access to common property, dan social disarticulation. Dari penelitian tersebut kemudian pihaknya melakukan survei secara langsung ke masyarakat Kulon Progo yang juga terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport. "Kami melakukan studi kasus di Kulon Progo. Walaupun nilai ganti kerugian sudah cukup layak, begitu kita lakukan wawancara, kuesioner, in depth interview, mengindikasikan uang yang besar tadi hanya memberikan kesejahteraan yang pendek. 78% uang ganti kerugian tersebut memang hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tinggi tapi tidak keberlanjutan," ungkap Embun Sari. Dengan berbagai dampak yang ditemukan, maka menurut Embun Sari diperlukan Penilaian Dampak Sosial di setiap kegiatan Pengadaan Tanah untuk memprediksi sejak awal kemungkinan dampak yang terjadi dan mitigasi apa yang perlu dilakukan. "Sehingga, kita bisa menemukan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif," ujarnya. Menindaklanjuti hal itu, Dirjen PTPP mengaku sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN untuk mengakomodir kebutuhan penilaian dampak sosial. "Karena kita tahu untuk mengubah UU atau PP itu butuh effort yang luar biasa, jadi lebih bagus mengawali. Kami bersama Prof. Maria menyusun bagaimana meng-embedded social impact assesment ini ke dalam kegiatan Pengadaan Tanah," pungkasnya. Hadir pula menjadi narasumber, Guru Besar FH UGM, Prof. Maria SW Sumardjono; Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo; dan Kadep HAN FH UGM, Richo Andi Wibowo. (LS) #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Silaturahmi ini diharapkan membawa keberkahan dan memperkuat kerjasama antara Partai Golkar dan PKB, baik dalam konteks Pilkada maupun di legislatif. “Selama ini, Golkar selalu terbuka untuk bekerjasama dengan partai mana pun demi kemajuan Kota Bandung,” ujar Edwin menutup pembicaraan.

 

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Partai Golkar Kota Bandung optimis dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Kota Kembang yang lebih baik di masa depan.

Fajar M.S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *