KabarNusa24. Com//Garut, – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menerima secara simbolis Data Desa Presisi Desa Mekarsari yang diserahkan langsung oleh Founder Pitaloka Foundation juga Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, yang dilaksanakan di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa (14/1/2025).
Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, berterima kasih atas diserahkannya data desa presisi dari Pitaloka Foundation. Ia mengungkapkan dalam data tersebut, bisa digali banyak hal, mulai dari melihat rumah tidak layak huni (Rutilahu), keberadaan sekolah, dan lain sebagainya.
“Jadi data ini presisi, hasilnya juga bisa langsung terlihat. Itu kira-kira yang saya dapat, jadi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan nanti ada juga peniruan dari desa-desa lain, dan ini harus didukung oleh peraturan Perda, yang nanti akan menguatkan terhadap penggunaan data dan pengembangan data di kemudian hari,” ujar Barnas.
Sementara itu, Founder Pitaloka Foundation, Rieke Diah Pitaloka, menuturkan, pihaknya bekerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam pengerjaan Data Desa Presisi ini.
Dalam data desa presisi ini, imbuh Rieke, terdapat 238 parameter, di mana setiap desa akan memiliki beberapa peta mulai dari peta ortofoto, peta administrasi, peta infrastruktur, peta topografi, dan perta penggunaan lahan.
Tak hanya itu, Rieke mengatakan data desa presisi ini juga akan mengacu pada 5 bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mulai dari terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, lalu pendidikan dan kebudayaan, kemudian pekerjaan, lalu kesehatan dan jaminan sosial, lalu kehidupan sosial perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik aman, dan nyaman.
“Nah itu jadi 238 parameter, singkat kata bahwa kami sangat menyadari tidak mungkin lagi kebijakan pembangunan dan pemerintahan berjalan tanpa basis data yang akurat begitu,” tutur Rieke.
Ia menerangkan sebelum ada pendataan se-Kabupaten Garut, alangkah baiknya jika hadir terlebih dahulu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut tentang sistem pemerintahan daerah berbasis data desa/kelurahan presisi.
“Sehingga kita sedang komunikasi dengan DPRD dan mudah-mudahan nanti juga bukan hanya dari pak PJ dukungan yang luar biasa, tapi juga dari bupati dan wakil bupati terpilih, serta DPRD Kabupaten Garut, untuk sama-sama kita memperjuangkan lahirnya Perda Kabupaten Garut tentang sistem pemerintahan daerah berbasis data desa/kelurahan presisi,” ucapnya.
Rieke juga menerangkan bahwa pembuatan data desa presisi ini melibatkan juga warga desa setempat, di mana sensus atau enumeratornya merupakan pemuda yang ada di desa tersebut.
“Ya, bukan hanya lebih akurat, tetapi juga data ini akan mendorong pemerintahan Insya Allah jadi lebih baik, Pemerintahan Desa, Kabupaten, dan seterusnya,” kata Rieke.
Di tempat yang sama, Dekan FEMA IPB, Prof. Sofyan Sjaf, mengatakan, desa presisi sebenarnya inovasi metodologi dalam mengumpulkan data yang dijadikan sebagai data dasar yang diharapkan menjadi _big data from bottom up_ atau data besar yang berbasis dari bawah.
“Nah ini data dasar yang kemudian bisa diolah untuk apa saja, diolah untuk capaian-capaian pembangunan, diolah untuk penerima bansos, diolah untuk kemudian kemiskinan sebagainya. Nah data ini, ini tidak hanya menujukkan angka, kan biasanya data itu angka, tapi menunjukkan fisik di mana angka itu berada. Untuk itu biasanya _by name, by address, by coordinate_ , ada koordinatnya gitu. Jadi sebenarnya ini harapan kami supaya tidak ada kesimpangsiuran pendataan yang ada,” tandasnya.
Ia berharap ke depan dengan adanya data desa presisi ini Rencana Kerja Perangkat Desa (RKPDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes), maupun program- program yang masuk desa itu tidak berbicara daftar keinginan akan tetapi berdasarkan data, sehingga dara yang menjadi basis diskusi untuk menyusun sesuatu.
