Palembang – Forum Silaturahmi Warga Jakabaring (FSWJ) penuhi undangan rapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
FSWJ diundang rapat terkait permasalahan belum adanya koordinasi pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) antara pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Gunawan dan Ibu Ivone selaku pemilik lahan.
Firman Ketua FSWJ mengatakan, rapat berlangsung dengan lancar.
Artinya, setiap kepentingan FSWJ di akomodir oleh Pemprov begitu juga sebaliknya.
Lanjut kata Firman, pertengahan Bulan Pebruari 2025 akan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Pemprov bersama FSWJ dan Ibu Ivone Suroyo terkait batas lahan.
“Nanti akan dilakukan pengukuran ulang oleh Pemprov bersama kita (FSWJ) dan Ibu Ivone dengan melibatkan instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencari posisi batas yang sebenarnya,” ujar Firman kepada awak media, Rabu (05/02/2025).
Masalah pembangunan MCK kata Firman, karena untuk kepentingan masyarakat, FSWJ sejak awal sudah mengizinkan pembangunan MCK tersebut.
“Dari awal masalah pembangunan MCK kami sudah memberikan izin. Namun, untuk Ibu Ivone kelihatannya belum memberikan izin untuk direlokasi, kalau yang lainnya saya tidak tahu,” pungkas Firman tutup pembicaraan.
Ditempat yang sama Sangat disayangkan, ketika beberapa awak media hendak mewawancarai pihak BPKAD Provinsi Sumsel, tidak ada satupun baik itu Kepala Dinas termasuk Kepala Bidang yang bersedia diwawancarai.
Dengan tidak beraninya menghadapi awak media (wartawan) seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak BPKAD Provinsi Sumsel.
Karena selain tidak adanya papan Rencana Anggaran Biaya (RAB), banyak kabar berhembus di lapangan, program peningkatan kualitas pemukiman seperti pembangunan jalan setapak, drainase, jerambah beton, MCK dan lainnya tersebut diduga menelan anggaran Rp.1,5 Miliar.
Pewarta : Ly
