Layanan Katering di Makkah Berhenti Sementara pada 7, 14, dan 15 Zulhijjah 1444 H
Madinah – Kabarnusa24.Com, Petugas Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H/2023 M telah menyiapkan 66 kali makan untuk jemaah haji selama berada di Makkah. Paket konsumsi itu dibagikan tiga kali sehari sejak awal kedatangan jemaah haji di Kota Kelahiran Nabi Muhammad Saw.
Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, rata-rata layanan katering bagi jemaah selama tinggal di Makkah berlangsung dalam rentang 22 hari. Namun, ada fase di mana layanan katering jemaah di Makkah akan berhenti sementara.
“Menjelang dan setelah puncak haji, layanan katering di Makkah akan berhenti sementara. Tepatnya, pada 7 Zulhijjah serta 14 dan 15 Zulhijjah 1444 H,” terang Arsad Hidayat di Madinah, Minggu (11/6/2023).
Dijelaskan Arsad, penghentian sementara layanan katering pada tanggal-tanggal tersebut dikarenakan kondisi di Makkah sudah sangat padat. Jemaah dari seluruh dunia sudah berada di Makkah. Sehingga sering terjadi kemacetan dan itu tidak memungkinkan dilakukan proses distribusi katering.
“Jangankan wilayah yang jauh, kawasan yang dekat hanya sekitar dua kilometer pun harus ditempuh dalam waktu lama. Kalau ada katering, kemungkinan akan terlambat sampai jemaah,” sambungnya.
Dalam fase penghentian sementara layanan katering, jemaah dapat membeli makanan pada sejumlah pedagang yang berjualan di dekat hotel.
Sementara pada fase puncak haji, 8 sampai 13 Zulhijjah, jemaah tetap mendapatkan layanan katering. Layanan itu diberikan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
BACA JUGA: *Meminimalisir Dampak Sosial, Dirjen PTPP Ingin Lekatkan Penilaian Dampak Sosial di Setiap Kegiatan Pengadaan Tanah* Jakarta - Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari menjadi pembicara dalam Seminar Hibrida Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada Selasa (03/09/2024). Dalam kesempatan ini, Embun Sari memaparkan terkait penguatan kebijakan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui penilaian dampak sosial. "Disebut sebagai penguatan kebijakan dan ini memang sedang berprogres. Alhamdulillah difasilitasi Bank Dunia kita sudah mengusung ke arah social impact assesment," ungkap Dirjen PTPP dalam seminar yang mengusung tema Hak atas Pembangunan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pengadaan Tanah. Mengacu kepada penelitian Cernea (2021), Dirjen PTPP mengungkapkan sejumlah dampak sosial dari dilakukannya Pengadaan Tanah. Dampak tersebut antara lain landlessness, joblessness, homelessness, marginalization, increased morbidity and mortality, food insecurity, less of access to common property, dan social disarticulation. Dari penelitian tersebut kemudian pihaknya melakukan survei secara langsung ke masyarakat Kulon Progo yang juga terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport. "Kami melakukan studi kasus di Kulon Progo. Walaupun nilai ganti kerugian sudah cukup layak, begitu kita lakukan wawancara, kuesioner, in depth interview, mengindikasikan uang yang besar tadi hanya memberikan kesejahteraan yang pendek. 78% uang ganti kerugian tersebut memang hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tinggi tapi tidak keberlanjutan," ungkap Embun Sari. Dengan berbagai dampak yang ditemukan, maka menurut Embun Sari diperlukan Penilaian Dampak Sosial di setiap kegiatan Pengadaan Tanah untuk memprediksi sejak awal kemungkinan dampak yang terjadi dan mitigasi apa yang perlu dilakukan. "Sehingga, kita bisa menemukan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif," ujarnya. Menindaklanjuti hal itu, Dirjen PTPP mengaku sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN untuk mengakomodir kebutuhan penilaian dampak sosial. "Karena kita tahu untuk mengubah UU atau PP itu butuh effort yang luar biasa, jadi lebih bagus mengawali. Kami bersama Prof. Maria menyusun bagaimana meng-embedded social impact assesment ini ke dalam kegiatan Pengadaan Tanah," pungkasnya. Hadir pula menjadi narasumber, Guru Besar FH UGM, Prof. Maria SW Sumardjono; Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo; dan Kadep HAN FH UGM, Richo Andi Wibowo. (LS) #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id
“PPIH telah bekerja sama dengan muassasah/masyariq untuk menyiapkan 16 kali layanan katering pada fase Armuzna,” tegas Arsyad.
Khusus untuk jemaah yang mengambil nafar awal, kembali ke Makkah pada 12 Zulhijjah, mereka juga belum mendapat layanan katering di hotelnya. Sebab, saat itu layanan katering masih dipusatkan di Mina.
“Layanan katering pada hotel di Makkah akan mulai diberikan kembali pada 16 Zulhijjah 1444 H. Layanan ini akan diberikan kepada jemaah yang belum habis paket kateringnya yang sebanyak 66 kali makan di Makkah,” tandasnya.
PERS RILIS KEMENAG RI
Post Views: 4
