Putusan PN Cikarang Terkait Terdakwa  MN Berdasarkan Fakta Persidangan

Kabupaten Bekasi || kabarnusa24.com – Putusan perkara Nomor  103/Pid.B/2024/PN Ckr atas nama Terdakwa MN oleh Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Juru bicara Pengadilan Negeri Cikarang, menjelaskan bahwa  pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana lengkapnya termuat dalam Putusan yang telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum didasarkan pada seluruh alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Selanjutnya dalam Putusan yang telah dibacakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada pokoknya tidak membebaskan Terdakwa tersebut, melainkan memutus bahwa “Menyatakan Terdakwa mengalami gangguan kejiawaan sehingga tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan kemudian memerintahkan Terdakwa dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa sampai dengan dinyatakan sembuh”, dikutip dari putusan perkara Nomor  103/Pid.B/2024/PN Ckr.

“Yang mana terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding yang telah diputus pula oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan yang intinya menguatkan  Putusan Pengadilan Negeri Cikarang,” terang jubir PN.

Salah satu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan adalah berdasarkan keterangan ahli dari Penuntut Umum serta adanya Visum et Repertum Pscyhiatricum RS Bhayangkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengidap gangguan kejiwaan.

“Bahwa ketika pihak dari keluarga korban datang ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk meminta penjelasan, kemudian sudah bertemu Juru Bicara PN Cikarang dan diberikan penjelasan serta Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang dan Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung atas perkara tersebut. Selain itu para pihak juga dapat melihat amar lengkap putusan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cikarang,” Jelasnya.

“Pengadilan Negeri Cikarang dalam memeriksa, mengadili dan memutus selalu bersikap impartial (tidak memihak), memberikan kesempatan untuk menggunakan hak dan kewajibannya secara berimbang kepada Para Pihak yang berperkara, serta tidak mempunyai kepentingan sama sekali dalam perkara ini, kecuali menyidangkan sampai dengan menjatuhkan putusan selalu berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.**Red