Tutup
Nasional

Corruption Investigation Committee Lahirkan Partai Baru, Untuk Suara Rakyat

5
×

Corruption Investigation Committee Lahirkan Partai Baru, Untuk Suara Rakyat

Sebarkan artikel ini
Corruption Investigation Committee Lahirkan Partai Baru, Untuk Suara Rakyat
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"425676038034203","type":"ugc"}]}}

JAKARTA, KABARNUSA24.COM

Untuk menggaungkan suara rakyat terhadap keadilan untuk itu CIC melahirkan Perak (Partai Rakyat Anti Korupsi) untuk terjun ke dunia politik semakin kuat. Menurut R. Bambang. SS, banyak pihak yang menyarankan Ketua Umum CIC itu membentuk partai politik.

Sejumlah pengurus DPD CIC, DPW CIC Se-Indonesia mulai mengusulkan nama yang cocok untuk partai tersebut, dan nama yang paling menarik perhatian adalah Partai Rakyat Anti Korupsi (PERAK).

Nama tersebut langsung menjadi trending dan menunjukkan dukungan dan harapan masyarakat terhadap langkah politik baru yang bisa diambil CIC.

Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 pukul 09.00 pagi hari, Partai Rakyat Anti Korupsi berhasil dilahirkan oleh CIC.

Bagi para pendukungnya, kata “perak” menjadi simbol perjuangan CIC untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik sehingga menjadikannya pilihan yang kuat dan bermakna bagi partai baru yang akan dirikan.

Beberapa contoh organisasi yang lahir dari semangat ini adalah Niat Bareng, Humanies dan Olppaemi Project. Organisasi-organisasi ini fokus pada penciptaan platform untuk mengekspresikan kepentingan generasi muda dalam proses Kemajuan anak bangsa.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemerintah dan DPR perlu mengubah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada pemilihan umum legislatif atau Pileg 2029. Syarat minimal perolehan suara bisa jadi akan diturunkan, yang akan memberi peluang lebih besar bagi partai baru seperti PERAK untuk lolos ke parlemen. Namun, benarkah semudah itu?.

Corruption Investigation Committee Lahirkan Partai Baru, Untuk Suara Rakyat

Dalam permohonannya, Perludem meminta MK menganulir parliamentary threshold sebesar 4% yang tertuang di pasal 414 ayat 1 Undang-Undang No. 7/2017 tentang pemilu.

Dalam beberapa pileg terakhir, syarat itu membuat sejumlah partai kesulitan menembus Senayan sehingga suara yang mereka raih saat pemilu terbuang sia-sia karena tak terkonversi menjadi kursi.

Ketua Umum CIC R. Bambang. SS menegaskan, “Kita tahu, salah satu alasan mengapa PT 4% ditetapkan adalah untuk menguatkan sistem presidensial, agar tidak terlalu banyak ‘pemain’ di DPR,”tegas R. Bambang. SS Ketua Umum CIC dan Pendiri PERAK Senin (02/09/2024) kepada wartawan dalam keterangan rilisnya.

Setiap kekalahan politik, khususnya di tingkat nasional, pasti membawa kekecewaan yang mendalam.

Dengan memberi ruang, kita juga menunjukkan kematangan berdemokrasi dan kebesaran hati sebagai bangsa.

Wacana Mendirikan Partai Baru

Belakangan ini, muncul spekulasi bahwa CIC akan mendirikan partai politik baru sebagai upaya bangkit dari semangat suara rakyat. Secara teoritis, langkah ini masuk akal sebagai strategi untuk tetap relevan di panggung politik.

Jika CIC mendirikan partai baru setelah Pemilu 2024, partai tersebut masih harus bertarung untuk mendapatkan kursi dalam Pemilu 2029, yang sekali lagi akan diadakan secara serentak.

BACA JUGA:  *Berdiri Sejak 1995, Rumah Warga Kota Malang Akhirnya Bersertipikat Berkat PTSL* Kota Malang - Manfaat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin banyak dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya, Hartining (67) warga Kelurahan Polehan, Kota Malang yang secara nyata terbantu dengan PTSL dan memudahkannya memiliki sertipikat atas tanah yang ia beli pada tahun 1995. Ia bercerita, mulanya tahu informasi soal program PTSL dari keluarga. Tertarik dengan kemudahan dan biaya yang murah, Hartining tak banyak pikir dan yakin untuk mendaftarkan tanahnya. Benar saja, setelah mengumpulkan berkasnya tiga bulan lalu, pada Senin (02/09/2024) ia menerima sertipikatnya langsung dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni di Kantor Pertanahan Kota Malang. “Saya itu beli tanah dari tahun 1995, itu tidak saya sertipikatkan karena mahal zaman dulu. Terus adik saya beri tahu saya suruh ikut ini (PTSL, red), katanya murah dan gampang. Akhirnya saya ikut dan ternyata beneran gampang. Nantinya sertipikat ini saya simpan, saya masukkan lemari. Ke mana-mana kuncinya saya bawa, soalnya hasil kerja keras saya sendiri,” cerita Hartining dengan muka bahagia dan mata berkaca-kaca. Tak hanya Hartining yang menikmati manfaat program PTSL, Pengurus Masjid Nurul Islam, Muhammad Khairuddin yang menerima sertipikat tanah wakaf dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga merasa demikian. Sudah 20 tahun masjidnya belum bersertipikat, sebelum akhirnya mulai mengurus pendaftaran tanah dengan program PTSL. “Alhamdulillah, saya kemarin itu menangis setelah mendapati masjid saya sudah ada suratnya (sertipikat, red). Dengan adanya (sertipikat, red) ini kita selaku rakyat kecil bisa bahagia, tentram, damai, dan nyaman. Terima kasih kepada pihak yang sudah bekerja siang-malam, saya tahu sendiri selama bulan puasa itu di Kelurahan Polehan full melayani masyarakat,” ungkap Muhammad Khairuddin. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN pun menyatakan jika PTSL ini sejatinya program Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Untuk itu, setiap daerah menggencarkan PTSL, termasuk Kantor Pertanahan Kota Malang yang berhasil mendaftarkan seluruh bidang tanahnya. “Untuk Kota Malang, kabar baik Mas AHY sekitar tanggal 11 atau 13 September ini akan datang untuk meresmikan Kota Malang sebagai Kota lengkap, yang artinya semua tanah sudah dipetakan tidak ada lagi gap atau overlap," kata Raja Juli Antoni usai menyerahkan 40 Sertipikat Hak Milik hasil program PTSL, 10 sertipikat tanah wakaf, dan 12 Sertipikat Hak Milik Pemerintah Kota Malang. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri; Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso beserta jajaran; seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang; Forkopimda Kota Malang; Ketua Nahdlatul Ulama Kota Malang, ketua IPPAT Kota Malang. (MW/RT) #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Hal senada diungkapkan DJ Sembiring Sekretaris Jenderal CIC, “Realitas 2034 Sebagai Peluang, Melihat kompleksitas dan tantangan politik yang ada, mungkin realistisnya Anies baru akan memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2034,” ujarnya.

Namun, peluang ini juga sangat bergantung pada apakah partai barunya, jika benar didirikan, mampu lolos dari parliamentary threshold sebesar 4 persen pada Pemilu 2029.

Memberikan ruang baginya untuk mengekspresikan diri adalah bentuk empati yang perlu kita tunjukkan dalam kehidupan berdemokrasi.

Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk mendirikan partai baru mengapreasiasi suara rakyat, dan biarkan rakyat menemukan jalannya partai ini, tanpa tekanan atau ekspektasi yang berlebihan. Dan CIC akan mendeklarasikan Perak dalam waktu dekat ini.

Berikut susunan Susunan Pengurus
Perak.

Dewan Pertimbangan Partai
1.Arikena Maha
2.DR.Andi Kusuma. SH. Mkn
3.Hamonang S Mangunsong
4.Revli Oralius Mandarin

Ketua Umum
R. Bambang. SS
Wakil Ketua Umum I
Sulaiman Datu
Wakil Ketua Umum II Budiyono. SH
Wakil Ketua Umum III Burhanuddin. SH
Sekretaris Jenderal
DJ Sembiring
Wakil Sekjen I
Mulyadi
Wakil Sekjen II
Sammy
Berdarah Umum
Chairul Zain
Wakil Bendahara I
Arifin Nasution.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *