Sekretaris Daerah Pimpin Rapat Tindak Lanjut Aksi Unjuk Rasa Non-ASN di Lampung Utara
Lampung Utara,Kabarnusa24.Com//10 Januari 2025 – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Drs. H. Lekok, M.M., memimpin rapat pembahasan tindak lanjut terkait aksi unjuk rasa Non-ASN (Forum Honda) yang sebelumnya berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Rapat tersebut diselenggarakan di Ruang Siger, pada Jumat (10/1/2025), dan dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Martahan Samosir, S.STP., M.Si., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Man Kodri, S.H., M.M., CPIA, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Camat se-Kabupaten Lampung Utara.
Dalam rapat ini, Sekretaris Daerah menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi seluruh pihak dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Forum Honda. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta tetap menjaga stabilitas di lingkungan pemerintahan,” ujar Drs. H. Lekok, M.M., dalam arahannya.
Kepala BKPSDM, Martahan Samosir, S.STP., M.Si., menjelaskan berbagai opsi kebijakan yang dapat ditempuh untuk menjawab tuntutan para tenaga honorer. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan Non-ASN guna memastikan efisiensi dan efektivitas kinerja.
Sementara itu, Asisten I, Man Kodri, S.H., M.M., CPIA, menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka dengan Forum Honda agar tercipta hubungan yang harmonis dan solusi yang saling menguntungkan.
Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah konkret dalam menyikapi tuntutan Forum Honda sekaligus memetakan langkah strategis guna mengatasi permasalahan tenaga Non-ASN secara menyeluruh. Hasil rapat akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat.
Dengan dilaksanakannya rapat ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap dapat menciptakan solusi terbaik yang tidak hanya memenuhi harapan Forum Honda, tetapi juga menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.(ris/arson)
