SULAEWSI SELATAN, KABARNUSA24.COM – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memastikan siap menjadi kontributor utama dalam mendorong ketahanan pangan di tingkat desa dengan memanfaatkan 20 persen dari Dana Desa.
Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, yang mewakili Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam keterangannya terkait Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kompleks rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/1/2025).
“Kemendes PDT akan menjadi kontributor utama dalam mendorong dan menyukseskan ketahanan pangan, terutama di level desa,” ujar Samsul Widodo dalam rapat tersebut.
Menurut Samsul, dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Bidang Pangan meminta semua Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk segera bersiap menjalankan program Swasembada Pangan di lapangan. Para kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, diminta untuk menindaklanjuti pemanfaatan minimal 20 persen dari Dana Desa yang mencapai Rp16 triliun untuk ketahanan pangan atau swasembada pangan di tingkat desa.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri di berbagai forum, sebenarnya bahasa mudahnya swasembada pangan di level desa itu Pak Menteri membayangkan desa bisa memiliki produk unggulan masing-masing. Menteri selalu menyebutnya adalah desa cabai, desa tomat, desa padi, desa ikan dan sebagainya. Jadi, dalam forum ini juga disosialisasikan,” jelas Samsul Widodo.
Beberapa hal yang juga dibahas dalam rapat koordinasi ini meliputi jaringan irigasi di Sulawesi Selatan, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis, perbaikan budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular sampah dan limbah, serta rehabilitasi mangrove dan silvofishery.
Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya diyakini dapat mewujudkan Indonesia bebas dari impor bahan pangan dan mencapai swasembada pangan.
“Rapat terbatas ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh Kementerian/Lembaga terkait bersama pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027,” tambah Samsul Widodo.
Turut hadir dalam rapat ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo, dan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Fadjry Djufry, serta Bupati se-Sulawesi Selatan.
Sumber: InfoPublik
