Lumajang ,kabarnusa24.com.Kamis,12/6/2025 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang tebang pilih dan diduga takut kepada komunitas yang mencari muka ke N 1 maupun N 2.Ada segelintir media , padahal banyak media online yang berlegalitas resmi. Kadis Kominfo juga mempunyai group tersendiri untuk memilah dan memilih awak media.Sebagai bapak yang di percaya untuk menaungi semua media justru melanggar dan menganak tirikan media. Kadis Kominfo Mustaqim dengan awak media lainnya memojokkan bahkan cenderung memecah belah .Seharusnya seorang yang di panggil “Bapak harus bisa mengayomi,memberikan keteduhan,jangan mau di atur,tegas berwibawa tanpa pandang bulu .Mustaqim seharusnya bersikap netral dan semua di rengkuh.
Semua media berkontribusi bahkan memberikan dorongan yang seknifikan untuk kemajuan pembangunan Lumajang.
Kita mau membangun kerjasama dengan OPD terkendala oleh salah satu group yang selalu bilang bahwa “Kami yang di percaya,kami yang mendominasi “Pada akhirnya media di Kabupaten Lumajang mau di bunuh dan di kebiri oleh mereka. Tiap media mau mengepub pemberitaan mereka selalu tanya dari si “……”
Ini tidak bisa didiamkan media online dari seluruh Organisasi di gebyas semua. Media online lainnya yang berlegalitas resmi, tidak di hiraukan. Padahal tugas utama Diskominfo sesuai aturan pemerintah adalah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang informatika, komunikasi, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.
Dimana kasus ini muncul, di momen acara hari pers Nasional yang di hadiri Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode 2025-2030.
Kata sambutan yang di lontarkan salah satu group yang tidak bertanggung jawab.Padahal Bunda Indah di HPN saat di pendopo Arya Wiraraja mengemukakan “Kadis Kominfo harus merengkuh semua awak media tanpa pandang bulu”kenyataannya berbalik 180° Mustaqim mengingkarinya.
Mustaqim juga menegaskan akan merangkul semua awak media tanpa ada tendensi apa-apa,demi kemajuan, kemakmuran,Lumajang .
Beberapa waktu lalu di Hall Gajah Mada Kabupaten Lumajang Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lumajang kembali menuai sorotan perihal Sosialisasi dengan cukai tidak ada satu media pun yang di undang atau duduk berdampingan mengenai penggunaan anggaran iklan dan publikasi.
Tak hanya rincian anggaran yang terkesan disembunyikan dari publik, tetapi pola kerjasama iklan publikasi mereka juga dinilai tebang pilih dalam memilih media.
Kini, salah satu sorotan tajam tertuju pada sistem pembayaran kepada pihak ketiga yang digunakan oleh Dinas Kominfo. Sistem ini dinilai tidak transparan dan membuka celah terjadinya penyelewengan anggaran.
Mekanisme tersebut menyulitkan pelacakan siapa saja penerima anggaran dan untuk kepentingan apa. Terlebih, hingga saat ini tidak tersedia data resmi terkait media-media yang diakomodasi dalam kerjasama publikasi pemerintah daerah.
“Distribusi iklan pun dinilai tidak berdasarkan pada parameter objektif seperti jangkauan, kualitas pemberitaan, atau segmentasi pembaca. Pembagian iklan cenderung berdasarkan like and dislike saja. Media yang kritis atau tidak sejalan dengan narasi pemerintah seperti dikesampingkan.
Situasi ini memunculkan dugaan bahwa anggaran publikasi bukan digunakan untuk mendorong keterbukaan informasi dan kemitraan strategis antara pemerintah dan media, melainkan sebagai alat untuk membangun citra sepihak dan meredam kritik.
Desakan agar Dinas Kominfo membuka secara transparan daftar media yang menerima iklan, besaran anggaran, serta mekanisme seleksi kerja sama, kini menguat. Sejumlah aktivis transparansi dan jurnalis lokal mendorong agar dilakukan audit independen terhadap belanja publikasi pemerintah daerah, khususnya yang dikelola Kominfo.
“Sumber daya publik harus dikelola secara terbuka. Kalau anggaran saja disembunyikan, bagaimana bisa bicara soal keterbukaan informasi.
Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. saat ini.Awak media mau bertemu dengan Bupati maupun Wabup kabupaten Lumajang sangat susah dan sulit padahal sudah melewati prosedur tetapi kenyataannya di lapangan sangat kentara jika tebang pilih, Ajudan Bupati maupun ajudan wakil Bupati dengan selalu bilang “Apakah dari ini,itu… akhirnya pada intinya di tolak mentah-mentah.
Kita ambil contoh sekpri mempersilahkan,ajudan 30 Ade Yudha Tergalek yaitu ajudan Wabup dengan berbagai alasan kita tidak di ijinkan karena bukan group “.!!!!!!!!!!.”dikonfirmasi perihal diatas, pihaknya tidak menjawab secara spesifik dan mengarahkan pewarta untuk berkoordinasi dengan Kominfo .
Di sisi lain, semua harus mengerucut pada”?????”beberapa kalangan juga menyebut, dugaan tebang pilih dalam bekerjasama dengan media, merupakan raport merah bagi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lumajang .
Apalagi bukan hanya media itu yang menjadikan N 1 dan N 2 menang,melainkan semua masyarakat kabupaten Lumajang.Memang begitu tajamnya lidah mereka untuk mendepak dan mendiskritkan media lainnya.Seandainya,Seumpama semua media tidak egois dan tidak menunjukkan dada yaitu”Iki lho group ku seng apik Dewe” tentunya , harmonis antar media akan tercipta kedamaian, saling merengkuh,dan bersinergi utuh untuk mendukung N 1 dan N 2.Kolaborasi itu penting demi terciptanya Lumajang kondusif.(D.S)
