Tapanuli Tengah, 15 Juni 2026 –Kabarnusa24.com)Amarah warga Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, akhirnya tak terbendung. Bertahun-tahun mendengar janji, berbulan-bulan menunggu kepastian, dan berkali-kali berharap bantuan segera turun, yang datang justru kekecewaan. Puncaknya, warga melakukan aksi penyegelan Kantor Lurah Budi Luhur sebagai bentuk protes keras terhadap buruknya komunikasi dan ketidakjelasan pendataan bantuan yang dinilai telah melukai rasa keadilan masyarakat.
Bagi warga, penyegelan kantor lurah bukan sekadar aksi spontan. Itu adalah simbol dari akumulasi kekecewaan yang selama ini mereka pendam. Masyarakat mengaku sudah bosan mendengar janji-janji manis yang terus diulang tanpa realisasi yang jelas di lapangan.
Perwakilan warga, Sri Ati, warga Lingkungan I dan II, mengungkapkan bahwa banyak warga yang benar-benar terdampak dan membutuhkan bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) maupun bantuan rumah rusak. Sementara itu, menurut pengakuan masyarakat, terdapat nama-nama tertentu yang diduga memiliki kedekatan dengan aparat lingkungan yang justru masuk dalam daftar penerima.
“Yang membuat masyarakat marah bukan karena bantuan itu sedikit atau besar. Yang membuat kami marah adalah rasa ketidakadilan. Banyak warga yang layak malah tidak masuk, sementara yang diduga dekat dengan aparat justru terdata. Kalau pendataan dilakukan dengan benar, kenapa begitu banyak warga yang protes?” ujar Sri Ati.
Kekecewaan serupa disampaikan Siti Adia Panggabean. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama dipaksa bersabar tanpa kepastian.
“Rakyat disuruh menunggu terus. Setiap ditanya jawabannya sama, tunggu saja. Sampai kapan? Perut rakyat tidak bisa diisi dengan janji. Anak-anak tidak bisa makan dari kata-kata manis pejabat. Masyarakat butuh bukti, bukan cerita,” katanya.
Yang paling menyulut emosi warga adalah persoalan Jadup yang disebut-sebut akan segera cair, namun hingga kini belum juga diterima oleh sebagian masyarakat yang merasa berhak.
Warga berinisial M. Manik secara terang-terangan mempertanyakan kredibilitas janji yang berulang kali disampaikan kepada masyarakat.
“Katanya Kamis cair. Kamis yang mana? Sudah berkali-kali Kamis lewat. Janji tinggal janji. Masyarakat sekarang sudah sulit membedakan mana informasi resmi dan mana sekadar penghibur agar rakyat tetap diam menunggu,” ujarnya dengan nada kesal.
Menurut warga, kondisi ini semakin memperparah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab di tengah kesulitan ekonomi dan dampak pascabencana yang masih dirasakan, masyarakat justru dihadapkan pada ketidakjelasan informasi dan pendataan yang dipertanyakan banyak pihak.
Tak hanya soal bantuan, warga juga mengaku heran dengan metode pendataan yang dilakukan. Menurut pengakuan sejumlah warga, aparat lingkungan pernah mendatangi rumah warga hingga larut malam untuk meminta data.
“Jam 12 malam menggedor rumah warga untuk meminta data. Ini bukan keadaan darurat perang atau bencana susulan. Wajar kalau masyarakat bertanya-tanya, kenapa pendataan dilakukan tengah malam?” ungkap seorang warga.
Puncak kemarahan terjadi saat masyarakat mendatangi kantor lurah untuk meminta penjelasan langsung. Namun menurut warga, lurah tidak berada di tempat. Situasi tersebut memicu kemarahan yang selama ini terpendam hingga akhirnya kantor lurah disegel oleh warga yang merasa aspirasi mereka tidak pernah dianggap serius.
Bagi masyarakat, masalah ini bukan hanya soal bantuan, melainkan soal kepercayaan publik yang mulai runtuh. Ketika rakyat merasa diabaikan, ketika keluhan tidak dijawab, ketika janji terus diulang tanpa kepastian, maka yang tersisa hanyalah kemarahan dan kekecewaan.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Inspektorat, dan instansi terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan serta verifikasi ulang terhadap seluruh data penerima bantuan. Masyarakat juga meminta daftar penerima bantuan dibuka secara transparan agar publik dapat mengetahui dasar penetapan penerima dan menghindari munculnya dugaan pilih kasih.
“Jangan sampai bantuan untuk rakyat malah menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Pemerintah harus membuktikan bahwa pendataan dilakukan secara jujur, terbuka, dan tidak berpihak kepada kelompok tertentu. Kalau semuanya benar, tunjukkan kepada masyarakat. Jangan biarkan rakyat terus hidup dalam tanda tanya,” tegas warga.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kelurahan Budi Luhur belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan masyarakat maupun aksi penyegelan kantor lurah tersebut. Seluruh dugaan mengenai ketidakakuratan pendataan dan dugaan kedekatan penerima bantuan dengan aparat setempat merupakan pernyataan warga yang masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi oleh pihak berwenang.
(Hasanuddin)
