Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, menghadiri Peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), Penguatan Ekosistem Pasar Karbon Indonesia, di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (09/07/26).
JAKARTA, Kabarnusa24.com
Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), sistem registri karbon nasional berstandar internasional yang menjadi fondasi utama pengembangan pasar karbon Indonesia.
Kehadiran SRUK merupakan tonggak penting dalam memastikan setiap unit karbon Indonesia memiliki integritas, transparansi, dan keterlacakan (traceability) yang tinggi, sehingga meminimalkan risiko fraud, double counting, maupun moral hazard dalam perdagangan karbon.
SRUK dibangun melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Sistem ini dirancang agar kompatibel dengan praktik terbaik pasar karbon global sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor dan buyer internasional, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari jasa lingkungan dapat dirasakan hingga masyarakat tapak dan ekosistem Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa pembangunan pasar karbon bukan sekadar menghadirkan instrumen perdagangan baru, tetapi menciptakan mekanisme pembangunan yang berkeadilan.
“Pasar karbon yang berintegritas harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat di tapak. Mereka yang menjaga hutan dan ekosistem harus menjadi pihak yang pertama merasakan nilai ekonomi karbon. Karena itu, SRUK dibangun bukan hanya untuk memenuhi standar internasional, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan.”
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa peluncuran SRUK merupakan bagian dari implementasi visi besar Asta Cita Presiden untuk membangun ekonomi hijau yang inklusif.
“Sesuai semangat Asta Cita, SRUK akan menjadi simpul utama yang menghubungkan berbagai instrumen dan pelaku Nilai Ekonomi Karbon, untuk memastikan manfaat ekonomi dari nilai karbon yang kredibel, berintegritas, dan inklusif dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak, demi mewujudkan keadilan iklim bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah komitmen kita bersama pada prinsip no one left behind,” tegas Menteri Jumhur.
Dukungan terhadap penguatan ekosistem pasar karbon Indonesia juga datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengapresiasi keberhasilan pemerintah membangun koordinasi lintas sektor dalam waktu yang relatif singkat.
“Saya menghargai kerja birokrasi yang mampu bergerak cepat dan rapi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Membangun pasar karbon membutuhkan kerja lintas
sektor, dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi modal penting agar Indonesia mampu menjadi pemain utama di pasar karbon global.”
Pengakuan terhadap kualitas SRUK juga datang dari komunitas internasional. Managing Director Climate Data Steering Committee (CDSC), Alice Carr, menilai sistem registri karbon Indonesia telah dirancang mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang menjadi acuan pasar karbon dunia.
“SRUK telah mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan standar internasional CDSC sehingga memiliki fondasi integritas yang kuat. Transparansi, akuntabilitas, dan kualitas data merupakan elemen utama dalam membangun kepercayaan pasar global, dan Indonesia telah mengambil langkah yang sangat baik ke arah tersebut.”
Ekosistem pasar karbon nasional juga diperkuat melalui penyempurnaan kerangka regulasi sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa OJK telah menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026
sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai perdagangan karbon melalui bursa untuk menyesuaikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
“Regulasi ini merupakan wujud komitmen OJK untuk memastikan perdagangan karbon melalui bursa berlangsung secara transparan, berintegritas, dan memberikan pelindungan kepada investor serta seluruh pengguna jasa, sehingga mampu mendukung pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Friderica.
Peluncuran SRUK sekaligus menandai babak baru perjalanan pasar karbon Indonesia. Jika sebelumnya pasar karbon masih dipandang sebagai sebuah konsep, kini Indonesia telah memiliki infrastruktur kelembagaan yang kredibel untuk menjalankan transaksi karbon secara nyata.
Pemerintah optimistis pasar karbon akan menjadi instrumen strategis untuk mencapai target penurunan emisi nasional, membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan kepercayaan investor global, serta memastikan manfaat ekonomi karbon mengalir hingga kepada masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menjaga hutan dan ekosistem alam Indonesia.(Rizky Tile)
