JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Rentetan skandal mega-korupsi dan penyelewengan wewenang yang membongkar borok berbagai lini Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi strategis dalam beberapa waktu terakhir memicu pertanyaan di tengah masyarakat. Kepada institusi mana lagi rakyat harus menaruh kepercayaan?.
Badai krisis ini dimulai dari mencuatnya dugaan keterlibatan oknum dalam korupsi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disusul ketegangan antar-institusi saat kepolisian menggeledah brankas Jampidsus Kejaksaan Agung.
Keadaan kian diperparah oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta dua Kepala Kantor Pertanahan terkait kasus pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dengan barang bukti uang ratusan miliar rupiah.
Puncak dari carut-marut yang baru-baru ini dihebohkan dari temuan Ombudsman mengenai fasilitas Lapas Kelas IIA Pondok Rajeg Cibinong yang disulap menjadi hotel mewah berbayar bagi narapidana tertentu.
Menanggapi hal tersebut Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Bolon mengatakan, “Dari peristiwa berat itu terjadi hampir bersamaan. Bukan perorangan, bukan kebetulan, ini sinyal bahwa sistem pengawasan di tubuh lembaga-lembaga penting sedang gagal. Masyarakat kini bertanya: aparat yang menangani kasus justru tersangkut, brankas bukti digeledah, pejabat tinggi ditahan, dan tempat pembinaan narapidana berubah jadi usaha sewa kamar. Lalu, APH yang mana yang masih bersih?” Ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan, Kamis (24/09/26)
Pengamat Bolon menegaskan bahwa kepercayaan adalah fondasi tegaknya hukum. Jika yang memegang amanah justru yang melanggar, seluruh bangunan keadilan ikut runtuh.
“Jangan menuntut rakyat taat hukum jika pengelola hukum sendiri tidak jujur. KPK menahan Dirjen ATR/BPN soal tanah, padahal Kementerian itu yang mengurus kepastian hak warga. Lapas yang seharusnya mendidik justru disewakan. Ini bukan sekadar skandal, ini bukti ada yang salah di tingkat pengawasan tertinggi. Jika tidak segera dibersihkan secara menyeluruh, rakyat tidak akan lagi membedakan mana pelindung dan mana pelaku,” tegas Bolon.
Pengamat Bolon mendesak pimpinan setiap lembaga terkait tidak hanya menindak pelaku, tetapi membongkar struktur yang melindungi praktik tersebut.
“Jangan berhenti di memindahkan atau menahan satu orang. Cari siapa yang mengizinkan, siapa yang menutup mata, dan siapa yang mendapat keuntungan. Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh bukti bahwa hukum berlaku sama untuk semua, termasuk mereka yang bertugas menegakkannya,” Pungkasnya.(Rizky Tile)
