Kuliah Gratis Jangan Hanya Berbasis Data Desil, Bang Pur: Negara Wajib Fasilitasi yang Prasejahtera dan Berprestasi
YOGYAKARTA,kabarnusa24.Com— Wacana pemberian kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai perlu dirancang dengan mekanisme yang tepat agar manfaatnya benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan sekaligus mampu mendorong lahirnya generasi berprestasi.
Anggota Komisi X DPR RI, H. Muhamad Nur Purnamasidi atau yang akrab disapa Bang Pur, meminta pemerintah tidak menjadikan data desil ekonomi sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan penerima program.
Menurut dia, sedikitnya ada dua kelompok yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut, yakni masyarakat dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan mahasiswa atau calon mahasiswa yang memiliki prestasi.
Pernyataan itu disampaikan Bang Pur saat menjadi pembicara dalam program “Ranah Publik TVRI Yogyakarta”, edisi 24 September 2026. Pernyataannya kembali dikutip dari kanal YouTube TVRI Yogyakarta pada Selasa (29/9/2026).
“Menurut saya, data desil ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya rujukan. Selain membantu masyarakat yang kesulitan secara finansial, negara juga wajib memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap masyarakat yang berprestasi,” ujar Bang Pur.
Ia menilai, kebijakan pendidikan gratis harus dibangun dengan pendekatan yang lebih luas. Bantuan pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai instrumen untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai bentuk investasi negara terhadap sumber daya manusia unggul.
Terlebih, porsi anggaran pendidikan pada 2027 diproyeksikan meningkat. Menurut Bang Pur, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi generasi yang memiliki kemampuan dan prestasi.
“Kalau saya boleh mengutip pernyataan Bapak Presiden, mereka yang berprestasi ini harus difasilitasi agar jiwa nasionalismenya tumbuh, sehingga nantinya jika sudah jadi orang pintar bisa membantu membesarkan bangsanya,” katanya.
Minta Program Kuliah Gratis Dikaji Matang
Meski mendukung perluasan akses pendidikan tinggi, Bang Pur mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam merealisasikan program kuliah gratis.
Ia menilai, pemerintah perlu melakukan kajian secara menyeluruh, terutama terkait kemampuan fiskal dan keberlanjutan pembiayaan program.
Menurut dia, kebijakan pendidikan gratis harus dirancang dengan perhitungan yang matang agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru terhadap stabilitas keuangan negara.
Dengan demikian, program kuliah gratis diharapkan tidak berhenti pada gagasan pembebasan biaya pendidikan, tetapi benar-benar menjadi kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan tinggi, menjangkau kelompok prasejahtera, sekaligus memberi ruang bagi generasi berprestasi untuk berkembang.
Langkah tersebut, kata Bang Pur, menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi terhadap pencapaian visi “Indonesia Emas 2045″(D.S)
