TAPANULI TENGAH, Rabu —Kabarnusa24.com)Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Sekretaris terpilih, Bayu Arfian, S.E., melontarkan kritik tajam terhadap kondisi sejumlah fasilitas publik di pusat Kota Pandan di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu. GPA mempertanyakan sejauh mana janji politik “Naik Kelas” telah diterjemahkan menjadi perubahan nyata bagi masyarakat. Sebab, menurut Bayu, jargon besar tentang kemajuan tidak boleh berhenti sebagai ucapan manis, sementara persoalan fasilitas publik yang terlihat di depan mata masih menuntut perhatian serius pemerintah daerah.
Bayu Arfian, S.E., Sekretaris terpilih GPA Tapanuli Tengah, Rabu (14/10/2026), menegaskan bahwa kritik tersebut lahir dari keresahan pemuda yang menginginkan Tapanuli Tengah benar-benar berkembang, bukan karena kebencian atau kepentingan politik tertentu. Menurutnya, masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada pemimpin melalui proses demokrasi, sehingga kepercayaan itu harus dijawab dengan kerja nyata dan pertanggungjawaban yang terbuka. “Kami tidak meminta pemerintah menciptakan keajaiban. Kami meminta pemerintah menjalankan tanggung jawabnya. Jangan terlalu tinggi berbicara tentang perubahan jika persoalan mendasar di ruang publik sendiri masih menjadi keluhan. Rakyat tidak membutuhkan slogan yang terdengar hebat, rakyat membutuhkan hasil yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri,” tegas Bayu.
Ia menilai slogan “Naik Kelas” semestinya menjadi tolok ukur komitmen pembangunan, bukan sekadar kalimat yang terdengar menarik saat kampanye. Masyarakat, katanya, berhak mempertanyakan capaian yang telah diwujudkan, program yang belum terlaksana, dan alasan di balik setiap keterlambatan. “Ketika kampanye, masyarakat diberikan harapan tentang lompatan besar. Sekarang pertanyaannya sederhana: lompatan besarnya di mana? Apa perubahan konkret yang bisa ditunjukkan? Jangan sampai rakyat diminta percaya pada janji yang terus terdengar, sementara kenyataan di lapangan justru memunculkan banyak pertanyaan,” ujarnya.
Sorotan GPA mengarah pada kondisi alun-alun Kota Pandan yang menurut Bayu membutuhkan perhatian serius. Lampu-lampu hias yang disebut padam atau meredup serta air mancur yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya menjadi persoalan yang dipertanyakan. Padahal, alun-alun merupakan salah satu ruang publik yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi keluarga, anak-anak, dan generasi muda. “Sangat disayangkan jika ruang publik yang semestinya menjadi kebanggaan masyarakat justru tidak terawat sebagaimana diharapkan. Alun-alun bukan sekadar pajangan kota. Jika fasilitasnya tidak berfungsi, pemerintah harus menjelaskan apa masalahnya dan kapan diperbaiki. Jangan biarkan masyarakat hanya menjadi penonton dari fasilitas yang seharusnya mereka nikmati,” kata Bayu.
GPA juga menyoroti penerangan jalan di sekitar kawasan pusat pemerintahan yang disebut masih memiliki titik-titik gelap akibat lampu tidak berfungsi. Bayu menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang beraktivitas pada malam hari. “Bagaimana masyarakat bisa merasakan kenyamanan jika penerangan jalan saja masih menjadi persoalan? Lampu yang mati harus didata dan diperbaiki, bukan dibiarkan sampai warga terbiasa dengan keadaan gelap. Pemerintah harus hadir melalui pelayanan yang nyata, bukan hanya melalui pernyataan,” tegasnya.
Kritik semakin tajam ketika GPA menyinggung kondisi jogging track yang digunakan masyarakat untuk berolahraga. Bayu menyebut adanya bagian lintasan yang berlubang dan rusak sehingga berpotensi membahayakan pengguna, termasuk anak-anak dan warga lanjut usia. Menurutnya, membiarkan kerusakan fasilitas olahraga tanpa penanganan yang jelas merupakan persoalan yang patut dievaluasi. “Jangan sampai masyarakat dianjurkan hidup sehat, tetapi fasilitas untuk mendukung kesehatan mereka justru tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Kalau lintasan berlubang, perbaiki. Kalau rusak, tangani. Jangan menunggu persoalan menjadi lebih besar baru pemerintah bergerak. Keselamatan masyarakat tidak boleh kalah oleh lambannya penanganan,” ujarnya.
Bayu menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup dinilai dari banyaknya slogan, pidato, atau pernyataan tentang pembangunan. Menurutnya, kualitas pemerintahan juga tercermin dari kemampuan merawat fasilitas yang sudah tersedia, menanggapi keluhan warga, serta menyelesaikan persoalan pelayanan publik secara konsisten. “Jangan sampai energi pemerintah lebih besar untuk membangun narasi keberhasilan daripada memastikan fasilitas yang ada benar-benar berfungsi. Masyarakat tidak hidup dari slogan. Masyarakat menggunakan jalan, menikmati ruang publik, membutuhkan penerangan, dan mengandalkan fasilitas yang aman. Di situlah kinerja pemerintah diuji,” katanya.
GPA meminta Bupati Masinton Pasaribu beserta jajaran Pemkab Tapanuli Tengah tidak menganggap kritik tersebut sebagai serangan politik, melainkan sebagai peringatan agar persoalan di lapangan segera ditangani. Bayu menekankan bahwa pemimpin publik harus siap mendengar pertanyaan masyarakat dan memberikan jawaban yang dapat diperiksa. “Jangan alergi terhadap kritik, sebab jabatan publik datang bersama tanggung jawab. Ketika masyarakat mempertanyakan kondisi daerahnya, jawablah dengan data dan tindakan. Jangan biarkan kritik hanya berbalas pernyataan, sementara persoalan yang dikritik tetap berada di tempat yang sama,” tegasnya.
Lebih jauh, GPA mendesak pemerintah daerah menyampaikan evaluasi terbuka mengenai kondisi fasilitas publik yang disorot, termasuk rencana perbaikan, target waktu penyelesaian, dan mekanisme pemeliharaannya. Menurut Bayu, masyarakat berhak mengetahui apakah kerusakan tersebut sudah masuk dalam agenda penanganan dan siapa yang bertanggung jawab memastikan perbaikannya. “Kami ingin ada langkah yang jelas, bukan jawaban normatif. Sebutkan apa yang akan diperbaiki, kapan dikerjakan, dan bagaimana masyarakat dapat memantau hasilnya. Pemerintah tidak boleh meminta kepercayaan tanpa memberikan penjelasan yang layak,” ujarnya.
Bayu juga mengingatkan bahwa pemeliharaan fasilitas publik bukan pekerjaan tambahan yang boleh diabaikan ketika pemerintah memiliki agenda pembangunan lainnya. Perawatan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan dan penggunaan aset daerah yang bertanggung jawab. Jika fasilitas yang telah tersedia tidak dijaga, masyarakat berisiko kehilangan manfaat dari pembangunan yang sebelumnya menggunakan sumber daya publik. “Jangan hanya menghitung apa yang dibangun, tetapi abaikan apa yang rusak. Jangan hanya berbicara tentang proyek baru, sementara fasilitas yang sudah ada membutuhkan perhatian. Pembangunan yang bertanggung jawab harus memastikan setiap aset publik tetap bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
GPA menyatakan tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya program pemerintah yang sedang berjalan di sektor lain. Namun, Bayu menilai capaian tersebut tetap perlu dijelaskan secara transparan agar masyarakat dapat menilai perkembangan daerah berdasarkan informasi yang jelas. Menurutnya, kritik terhadap fasilitas publik tidak otomatis meniadakan program lain, tetapi persoalan yang terlihat juga tidak semestinya ditutup dengan alasan bahwa pembangunan sedang berlangsung. “Kalau ada kemajuan, tunjukkan datanya. Kalau ada kendala, jelaskan persoalannya. Kalau ada fasilitas yang rusak, sampaikan kapan diperbaiki. Rakyat membutuhkan keterbukaan, bukan sekadar kalimat bahwa semuanya sedang berjalan,” tegas Bayu.
GPA Tapanuli Tengah menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyuarakan aspirasi masyarakat secara kritis. Bayu menyebut pemuda tidak boleh hanya diminta menjadi generasi penerus, tetapi juga harus diberi ruang untuk mengawasi dan mengingatkan jalannya pemerintahan. Baginya, kecintaan terhadap daerah bukan berarti membenarkan semua kebijakan atau memilih diam ketika ada persoalan. “Kami tidak sedang mencari panggung dan tidak sedang mencari musuh. Kami ingin pemerintah bekerja lebih serius dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Jika ada yang belum beres, katakan belum beres dan perbaiki. Keberanian mengakui persoalan jauh lebih berarti daripada membiarkannya berlarut-larut tanpa penjelasan,” ujarnya.
Pada akhirnya, Bayu menegaskan bahwa slogan “Naik Kelas” harus dibuktikan melalui perubahan yang konkret dan dapat dirasakan masyarakat, termasuk perawatan fasilitas publik di pusat Kota Pandan. GPA meminta Pemkab Tapanuli Tengah memberikan respons terbuka terhadap kritik tersebut dan menunjukkan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan yang disorot. “Jangan biarkan ‘Naik Kelas’ hanya menjadi kalimat yang indah didengar, tetapi sulit ditemukan buktinya di lapangan. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan, dan kepercayaan itu harus dijawab dengan kerja. Slogan boleh tinggi, tetapi pertanggungjawaban harus lebih tinggi. Pada akhirnya, rakyat tidak akan menilai pemerintah dari seberapa lantang janji diucapkan, melainkan dari seberapa nyata perubahan diwujudkan,” pungkas Bayu.
(Hasanuddingulo)
