Palembang – Puluhan orang dari Forum Pemuda Garuda Sumsel atau FPGSS terlihat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang untuk melakukan aksi demo menyampaikan aspirasi dan memberikan Laporan Pengaduan (Lapdu) terkait adanya dugaan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di beberapa SMA Negeri Kota Palembang pada, Jumat (14/02/25).
Iqbal Tawakal selaku koordinator aksi yang didampingi oleh Arianto, Cik Suk, dan Marwan serta Taupik Zamir saat menyampaikan aspirasinya menuturkan bahwa Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau KKN merupakan salah satu musuh besar Negara Indonesia. Dan sebagai masyarakat sudah semestinya kita harus membantu Negara dalam pengawasan dan memerangi serta memberantas kasus KKN Yang terus merajalela.
“Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pada acuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka hari ini kami FPGSS akan melaporkan ke KEJARI Palembang terkait adanya dugaan indikasi korupsi di beberapa SMA Negeri di Kota Palembang,” jelas Iqbal.
Iqbal Tawakal juga mengatakan bahwa segala tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana BOS dan KOMITE du sekolah dapat menyebabkan kerugian bagi Negara dan masyarakat, dan itu harus dilawan dan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atau APH guna diselediki.
“Maka dalam hal ini, lewat aksi demo kami dari FPGSS menyampaikan dan memberikan Lapdu ke Kejari Palembang terkait adanya dugaan indikasi KKN pada penggunaan Dana BOS dan Komite tahun 2023-2024 dan tahun 2024-2025 di SMAN 1, SMAN 18, SMAN 20 dan SMAN 21 Kota Palembang,” ungkap Iqbal Tawakal.
Selain itu, Iqbal Tawakal juga mengungkapkan rasa kecewanya atas perlakuan pihak Kejari Palembang dimana saat dirinya sedang menyampaikan aspirasi tiba-tiba dirinya diminta untuk mempercepat berorasi menyampaikan aspiranya.
“Sungguh saya sangat kecewa pada pihak Kejari. Saya diminta untuk cepat-cepat menyelesaikan orasi aksi demo ini, padahal saya baru saja mau menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan indikasi KKN di beberapa SMA Negeri,” ungkap Iqbal dengan kesal.
Saya baru saja menyampaikan aspirasi dan memberikan apresiasi atas kinerja Kejari Palembang yang telah melakukan OTT beberapa waktu lalu. Tapi atas perlakuan oknum Kejari saat saya aksi demo ini saya sungguh kecewa dan menduga jika OTT itu hanya mengalihkan isu saja, imbuhnya.
Perlu diketahui bahwa dalam aksinya itu FPGSS hendak menyatakan sikap untuk :
A. Meminta dan mendesak pihak Kejari Kota Palembang segera memanggil Dan memeriksa Kepala Sekolah dan Ketua Komite di SMAN 1, SMAN 18, SMAN 20 dan SMAN 21 Kota Palembang.
B. Meminta dan mendesak Bapak KAJARI Kota Palembang segera melakukan Monitoring Evaluasi atau MONEV serta melakukan audit independen di SMAN 1, SMAN 18, SMAN 20 dan SMAN 21 Kota Palembang terkait penggunaan Dana BOS dan Komite.
C. Meminta dan mendesak pihak Kejari Kota Palembang segera Menetapkan oknum-oknum Kepala Sekolah serta oknum Ketua Komite yang diduga kuat terindikasi KKN dan ABUSE OF POWER.
“Tetapi atas perlakuan oknum Kejari tadi kami lantas membubarkan diri dengan tertib tanpa anarkis dan sekali lagi kami sungguh kecewa atas perlakuan pihak Kejari terhadap aksi demo kami. Pihak Kejari tidak menghargai kami,” tambah Iqbal Tawakal
Syarif Sulaiman selaku perwakilan Kejari Palembang saat menjumpai massa aksi turut menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa aspirasi yang sudah disampaikan tadi tetap ditanggapi dan secara prosedur laporan harus disampaikan ke PTSP untuk di proses, jelasnya.
Saat ditanya terkait kekecawaan dari FPGSS atas perlakuan pihak Kejari Palembang, Syarif Sulaiman menjelaskan bahwa tadi, kita tidak meninggalkan massa aksi tetapi tadi itu ada atau pimpinan mau masuk, imbuhnya.
Pewarta : Ly
