JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam seluruh program prioritas nasional selama lima tahun ke depan.
Langkah strategis ini diprioritaskan pada pendampingan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar seluruh proses produksi, pengelolaan limbah makanan, dan air limbah tidak membebani lingkungan, melainkan berputar kembali menjadi sumber daya baru yang bernilai ekonomi dan ekologi.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, saat menjadi panelis dalam sesi “Maju Terus! Agenda Iklim Indonesia dalam Dunia yang Pecah Belah” pada ajang Indonesia Net-Zero Summit 2026 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Balai Kartini, Jakarta, pada Sabtu (01/08/26).
“Yang mungkin bisa kita capai dengan cepat, apakah proses produksi bisa sirkular, kita punya program MBG (Makan Bergizi Gratis), ada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dimana-mana, nah targetnya kita akan dampingi agar SPPG itu bisa membuat ekosistem yang sirkular, itu sedang (KLH/BPLH) lakukan sebenarnya, di setiap yang kita lakukan harus ada circularity, termasuk program prioritas Presiden,” jelas Wamen Diaz.
Bukan Sekadar Memberi Makan, Melainkan Memproduksi Pangan
Dalam implementasinya, KLH/BPLH telah melakukan pendampingan teknis dan penyediaan infrastruktur lingkungan di beberapa titik percontohan.
Hasilnya terbukti mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar, salah satunya melalui pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mendukung pengairan sektor pertanian.
“Di (SPPG) Halim, selain mengelola sampah, KLH/BPLH memberikan IPAL untuk mengelola air limbah, di sebelah SPPG ada sawah sekitar 6,5 ha, karena air irigasi dari IPAL itu, sawahnya bisa panen 3 kali, sehingga, dari sini kita bisa lihat bahwa MBG bukan hanya beri makan, tapi bisa juga produksi makan,” cerita Wamen Diaz.
KLH/BPLH menegaskan bahwa penerapan ekonomi sirkular tidak selalu bergantung pada teknologi tinggi, seperti program IPAL oleh KLH/BPLH, melainkan juga berakar pada kearifan lokal. Setelah meninjau berbagai daerah, Wamen Diaz menemukan salah satu praktik terbaik yang sangat adaptif, seperti di SPPG Gorontalo, Labuan Bajo.
Di titik ini, solusi sirkular berjalan nyata, limbah sisa makanan dan minyak jelantah berhasil dikelola dan dimanfaatkan kembali sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar. Melalui pendekatan dengan mengenali potensi dan ekosistem di masing-masing wilayah, setiap daerah mampu menghadirkan model pengelolaan limbahnya sendiri secara tepat guna dan berkesinambungan.
“Di SPPG yang lain, saya pernah ke Labuan Bajo, namanya SPPG Gorontalo, yang bisa mengelola sampahnya sendiri, disana ada peternakan babi sehingga sisa makanan bisa untuk pakan ternak, termasuk minyak jelantahnya, daerah tertentu punya local wisdom dan solusi sendiri, jadi kita bisa lihat apa yang perlu didorong di masing-masing daerah,” ujar Wamen Diaz.
Urgensi Prinsip Sirkularitas untuk Selamatkan Masa Depan Pulau-Pulau Indonesia
Penguatan prinsip sirkularitas ini merupakan upaya mendesak dalam menghadapi perubahan iklim global yang semakin ekstrem. Wamen Diaz mengingatkan adanya ancaman nyata terhadap pulau-pulau di Indonesia apabila tidak ada langkah mitigasi dan adaptasi yang signifikan dari seluruh sektor pembangunan.
“Kita pastikan Indonesia tetap ada, karena kalau kita tidak lakukan apa-apa, ada ramalan dari Maplecroft yang mengatakan bahwa di tahun 2050, sekitar 1500 pulau kecil akan tenggelam, dan di tahun 2100, menurut ADB (Asian Development Bank), ada lebih dari 115 pulau sedang yang akan tenggelam, jadi kita harus pastikan apa yang produksi ada circularity, supaya Indonesia tetap exist dan ramalan tersebut menjadi salah,” tegas Wamen Diaz.
Indonesia Net-Zero Summit 2026 ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan internasional, di antaranya Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi, Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim Tiongkok, Liu Zhenmin, serta para pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga negara.(Rizky Tile)
