PELALAWAN, 7 Agustus 2026 –Kabarnusa2424.com)Pengelolaan anggaran miliaran rupiah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan tajam. Sejumlah paket kegiatan bernilai fantastis memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pelaksanaan serta pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
Data yang dihimpun awak media menunjukkan dinas tersebut mengelola anggaran dengan nilai yang sangat besar, di antaranya Rp4.363.626.864 untuk gaji dan tunjangan ASN, Rp1.100.000.000 untuk peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan, Rp1.060.200.000 untuk rehabilitasi gedung kantor, Rp863.188.000 untuk jasa pelayanan umum kantor, serta Rp622.221.200 untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Masih terdapat berbagai kegiatan lain yang juga menyerap ratusan juta rupiah dari APBD dan APBD Perubahan.
Besarnya nilai anggaran tersebut semestinya dibarengi dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat awak media mengirimkan konfirmasi resmi melalui WhatsApp kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan guna meminta penjelasan terkait pelaksanaan sejumlah kegiatan tersebut, tidak ada satu pun tanggapan maupun jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Diamnya pejabat publik terhadap konfirmasi media bukan hanya mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga memicu lahirnya berbagai pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan APBD. Sikap bungkam tersebut membuat dugaan adanya ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan semakin menjadi perhatian publik. Dugaan itu tentu masih memerlukan pembuktian melalui audit atau pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Publik berhak mengetahui apakah seluruh kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran benar-benar telah dilaksanakan sesuai spesifikasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata, atau hanya sebatas tertib administrasi tanpa hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Jika seluruh kegiatan memang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, seharusnya tidak ada alasan bagi pejabat terkait untuk menghindari konfirmasi media. Sebaliknya, klarifikasi yang terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Pelalawan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025 apabila terdapat indikasi yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tetap belum memberikan hak jawab atas konfirmasi yang telah disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak dinas untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, maupun hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
(Hasanuddingulo)
