JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Ombudsman RI menemukan kamar berfasilitas mewah, lengkap dengan ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, hingga kulkas, yang diakui penghuninya disewa dengan membayar sejumlah uang, pada Rabu (23/09/26), makin memperkuat dugaan adanya penutupan fakta serta kelalaian pengawasan yang berlangsung lama.
Sidak di lapas yang menjadi lokasi penahanan sejumlah narapidana ternama, termasuk Ferdy Sambo, itu sempat dihalangi petugas. Saat menanyakan besaran biayanya, petugas segera menghalangi dan menghentikan pemeriksaan. Lapas ini juga menjadi lokasi penahanan sejumlah narapidana ternama, termasuk Ferdy Sambo.
Keesokan harinya, Jumat (25/09/26), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto meninjau lokasi. Namun ruangan yang sebelumnya lengkap berperabot tampak kosong, sejumlah barang hilang.
Padahal Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi sendiri telah meninjau Lapas Cibinong pada 19 Maret 2026 lalu, memastikan kesiapan layanan kunjungan Hari Raya Idul Fitri 1447 H berjalan optimal, pada Kamis (19/03/26).
Keberadaan kamar mewah di dalam lapas tersebut justru lolos dari pengawasan dan baru terungkap setelah temuan Ombudsman.
Lolosnya fasilitas khusus tersebut memicu sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum, Bolon. Ia menilai sidak yang dilakukan pimpinan Dirjenpas selama ini tidak menyentuh akar masalah dan hanya berfokus pada pembentukan citra positif di publik.
”Dirjenpas sudah datang Maret lalu, meninjau langsung, tapi tidak tahu adanya bangunan ini. Pengawasan itu benar-benar dijalankan atau sekadar seremonial. Ini makin mempertegas dugaan bahwa pengawasan selama ini hanya pencitraan yang dikemas melalui kehumasan ke media,” tegas Bolon saat dimintai konfirmasi Wartawan, Sabtu (26/09/26).
Keberadaan ruangan tersebut baru direspons pihak internal setelah Ombudsman membongkar temuannya ke publik. Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno, berdalih bahwa lokasi yang dipersoalkan merupakan area asimilasi dan rumah dinas jabatan. Pihaknya berjanji akan mendalami jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan.
Namun, dalih tersebut dinilai sangat janggal. Selain perubahan kondisi ruangan yang dinilai mendadak jelang pemeriksaan ulang, pengamat mendesak agar Ditjenpas membuka data secara transparan, mulai dari Surat Keputusan (SK) peresmian, daftar penghuni, hingga kejelasan aliran dana dari penggunaan fasilitas tersebut.(Rizky Tile)
