TAPANULI TENGAH, 3 Oktober 2026 —Kabarnusa24.com)Hampir setahun pascabencana yang terjadi pada 25 November 2025, sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) masyarakat Desa Aek Bontar, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, masih mempertanyakan kepastian tempat tinggal mereka. Warga secara khusus menagih perhatian dan ketegasan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu terkait rencana relokasi yang hingga kini menurut warga belum memberikan kepastian.
Masyarakat mempertanyakan, setelah sekian lama sejak bencana terjadi, sampai kapan mereka harus menunggu keputusan pemerintah daerah mengenai tempat tinggal yang aman. Warga mengaku masih tinggal di rumah kontrakan dan masa kontrakan tersebut diperkirakan akan berakhir sekitar tiga bulan lagi.
Perwakilan masyarakat, Bernan Mendrofa, mengatakan bahwa 25 KK bukan menolak program pemerintah. Sebaliknya, masyarakat sudah menyatakan secara tegas bahwa mereka siap direlokasi apabila pemerintah menyediakan tempat yang aman dan layak.
“Kami sudah menyatakan siap direlokasi. Surat pernyataan juga sudah kami buat. Tetapi sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian. Kami ingin bertanya kepada Bupati Tapanuli Tengah, sebenarnya bagaimana nasib kami 25 KK ini?” ujar Bernan.
Menurut warga, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan dan tempat tinggal masyarakat yang terdampak bencana. Mereka mempertanyakan apakah pemerintah kabupaten sudah memiliki langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut atau masih menunggu proses yang tidak diketahui masyarakat.
“Kami ingin Bupati Masinton Pasaribu memberikan jawaban yang jelas. Jangan sampai masyarakat terus menunggu sementara waktu terus berjalan dan kontrakan kami sebentar lagi habis,” tegas Bernan.
Warga juga mempertanyakan bagaimana mekanisme tindak lanjut terhadap surat pernyataan yang telah mereka buat. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah surat tersebut sudah sampai kepada Bupati Tapanuli Tengah atau kepada instansi terkait yang menangani persoalan kebencanaan dan relokasi.
“Kami tidak tahu surat kami sudah sampai kepada siapa. Kalau sudah sampai, apa tindak lanjutnya? Kalau belum, kenapa belum? Kami berharap pemerintah daerah terbuka memberikan penjelasan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Bernan, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengetahui bahwa ada masyarakat yang membutuhkan relokasi. Yang dibutuhkan warga saat ini adalah kepastian dan tindakan nyata, terutama karena batas waktu tempat tinggal mereka semakin dekat.
“Kalau tiga bulan lagi kontrakan kami habis, siapa yang akan menjamin tempat tinggal kami? Apakah kami harus mencari kontrakan lagi dan membayar sendiri setiap tahun? Kami berharap Bupati jangan membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” ujarnya.
Warga juga meminta Bupati Tapanuli Tengah turun melihat langsung kondisi 25 KK tersebut. Menurut mereka, melihat langsung kondisi masyarakat akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan yang mereka hadapi dibandingkan hanya menerima laporan administratif.
Selain kepada Bupati Tapanuli Tengah, masyarakat juga meminta perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar dapat memastikan persoalan relokasi tersebut mendapat penanganan lintas pemerintahan apabila diperlukan.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak meminta perlakuan khusus. Mereka hanya ingin pemerintah memberikan kepastian tempat tinggal yang aman setelah bencana. Mereka juga menyatakan siap mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan pemerintah apabila proses relokasi benar-benar dilaksanakan.
“Kami siap mengikuti aturan pemerintah. Kami tidak mempersulit. Kami bahkan sudah menyatakan siap direlokasi. Jadi sekarang kami meminta pemerintah menunjukkan langkah konkretnya,” kata Bernan.
Menurut masyarakat, hampir satu tahun merupakan waktu yang cukup panjang bagi warga untuk hidup dalam ketidakpastian. Karena itu, mereka berharap Bupati Tapanuli Tengah tidak membiarkan persoalan 25 KK tersebut kembali menjadi sekadar aspirasi yang menunggu tanpa kejelasan.
Pertanyaan warga kini sederhana tetapi mendesak: jika masyarakat sudah siap direlokasi dan masa kontrakan akan segera berakhir, kapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan kepastian? Warga meminta jawaban yang jelas, bukan sekadar janji atau imbauan untuk kembali menunggu.
“Kami berharap Bupati Masinton Pasaribu mendengar suara kami. Kami ini masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami hanya ingin tempat tinggal yang aman dan nyaman. Jangan sampai setelah hampir satu tahun pascabencana, kami masih harus bertanya-tanya akan tinggal di mana,” tutup Bernan Mendrofa.
(Hasanuddingulo)
