Indramayu, kabarnusa24.com
Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Sadar, menyoroti dugaan keracunan yang dialami sejumlah pelajar SMAN 1 Tukdana setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (6/10/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Indramayu tersebut meminta pemerintah memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapat penanganan medis secara cepat, tuntas, dan tanpa terkendala biaya.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara gratis, cepat, dan tuntas di puskesmas maupun rumah sakit di wilayah Indramayu. Tidak boleh ada korban yang terlantar atau terkendala biaya pengobatan,” kata Sadar.
Menurutnya, kejadian tersebut juga harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, terutama terkait keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada siswa.
Pemeriksaan, kata dia, tidak cukup hanya terhadap makanan yang dikonsumsi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi proses penyediaan, standar higienitas, rantai pasok bahan makanan, hingga kelayakan operasional katering.
“Dugaan ratusan siswa mengalami keracunan ini menjadi peringatan serius bagi tata kelola program MBG. Harus ada audit terhadap SPPG di Tukdana, mulai dari SOP higienitas, rantai pasok bahan makanan, hingga standar kelayakan operasional katering,” ujarnya.
Sadar juga mendesak Dinas Kesehatan dan instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Kerticala. Ia meminta operasional SPPG dievaluasi dan, bila diperlukan, dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan diketahui.
“Kami mendesak Dinas Kesehatan dan instansi terkait segera melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG Desa Kerticala. Jika diperlukan, operasional dihentikan sementara sampai hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan selesai dan disampaikan secara transparan,” katanya.
Selain itu, Sadar meminta pihak penyedia MBG bertanggung jawab terhadap dampak yang dialami para siswa, termasuk memastikan biaya pengobatan dan pemulihan korban tidak menjadi beban keluarga.
“Pihak penyedia program Makan Bergizi Gratis harus bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengobatan dan pemulihan para siswa yang terdampak,” tegasnya.
Hasil pemeriksaan medis dan uji laboratorium nantinya menjadi dasar penting untuk memastikan penyebab kejadian serta menentukan langkah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan program MBG.
