Berita

Tim Monev TPPS Provinsi Jawa Barat : Upaya Bersama Tekan Angka Stunting

1
×

Tim Monev TPPS Provinsi Jawa Barat : Upaya Bersama Tekan Angka Stunting

Sebarkan artikel ini
Tim Monev TPPS Provinsi Jawa Barat : Upaya Bersama Tekan Angka Stunting

Garut/Kabarnusa 24com

Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi TPPS serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) Semester 2 Tahun 2024 di Aula Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Selasa (1/10/2024). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Garut, terutama melalui koordinasi yang lebih intensif di tingkat desa.

Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Budi Kusmawan, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Tim Monev dari Provinsi Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa Kecamatan Karangpawitan dipilih sebagai lokus pelaksanaan monitoring dan evaluasi TPPS di Kabupaten Garut.

“Mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini bisa memotret secara ideal terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan TPPS Kabupaten sampai ke tingkat desa,” ucapnya.

Budi menambahkan bahwa pelaksanaan monev TPPS di Garut telah dilaksanakan dua kali, di mana tahun sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Cilawu.

Ketua Tim Monev TPPS Provinsi Jawa Barat, Dean Rismawati, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya identifikasi masalah serta kendala yang dihadapi dalam percepatan penurunan stunting. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menangani stunting.

“Percepatan penurunan stunting membutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemuka agama, masyarakat, hingga tim lapangan,” ujar Dean.

Tim Monev TPPS Provinsi Jawa Barat : Upaya Bersama Tekan Angka Stunting

Camat Karangpawitan, Dadi Djakaria, menyambut baik dipilihnya Kecamatan Karangpawitan sebagai lokasi monitoring. Ia menegaskan pentingnya arahan serta sinergitas antar pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan angka stunting.

“Stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas KB, tapi semua stakeholder harus saling mendukung,” tegas Dadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *