Malang,
Komisi VIII DPR RI mendukung berbagai kebijakan Kementerian Sosial dalam penanganan bencana. Wakil rakyat menilai, Kemensos telah melakukan berbagai terobosan dalam penanggulangan bencana.
Di antaranya kebijakan tersebut adalah pendirian lumbung sosial dan kampung siaga bencana (KSB) di sejumlah daerah rawan bencana. “Kalau kebijakan Kemensos telah memenuhi kebutuhan dan tantangan di daerah. Namun (karena intensitas bencana cukup tinggi) anggaran Kemensos sebesar Rp78 triliun (terasa) kurang. Maka perlu sinergi dengan pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Laksdya (Pur) Moekhlas Sidik di Kantor Wali Kota Malang (30/01).
Delegasi Komisi VIII dipimpin Laksdya (Pur) Moekhlas Sidik melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Malang. Anggota DPR RI lain yang hadir adalah Matindas J. Rumambi, Mohammad Saleh, Wastam, Hidayat Nur Wahid, dan Nur Azizah Tamhid. Kehadiran anggota DPR RI disambut Wali Kota Malang Sutiaji dan jajaran.
Hadir mendampingi Plt. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Robben Ricco, para pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik Pusat, dari Jawa Timur maupun dari Malang Raya, dan pejabat terkait.
Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi dan masukan terkait kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Malang dan daerah Malang Raya. “Kami juga ingin mengetahui bagaimana strategi dan mitigasi yang sedang dan telah dilakukan,” kata Moekhlas.
Dalam sambutannya, Moekhlas menyatakan, sepanjang tahun 2022, di Indonesia terjadi 3.542 bencana, dengan 1.506 berupa bencana banjir atau 43,1% total bencana nasional, di berbagai daerah. Selama 10 tahun terakhir bencana banjir, puting beliung, tanah longsor dan cuaca ekstrem, mendominasi bencana di Provinsi Jawa Timur khususnya Malang Raya.
Dalam kesempatan ini, Robben Rico menyatakan kesiapan Kemensos bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana. Kemensos telah menginisiasi lumbung sosial dan KSB.
“Lumbung sosial untuk mendekatkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Isinya tidak hanya logistik, tapi juga peralatan seperti tenda, selimut, genset, pakaian, dan sebagainya. Dengan _buffer stock_ mereka tetap terakses bantuan dan tidak perlu menunggu dalam waktu lama,” kata Robben.
Kemensos juga membangun KSB sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. “KSB merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana,” kata Robben.
Melalui KSB, dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan (pelatihan) menghadapi ancaman bencana.
Robben menambahkan, Kemensos membuka diri terhadap berbagai usulan dari pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
Dalam kesempatan itu, disalurkan bantuan logistik kesiapsiagaan bencana dari gudang induk Bekasi ke Dinas Sosial Kota Malang. Bantuan berupa makanan siap saji sebanyak 1000 paket, makanan anak 800 paket, lauk pauk siap saji 1000 paket, kids ware 100 paket, selimut 200 lembar, kasur 100 lembar, tenda gulung 50 lembar, tenda keluarga portable 7 unit, tenda serbaguna 2 unit, sandang dewasa 100 paket. Nilai total bantuan logistik sebesar Rp 385.103.000.
Bantuan lain yang diserahkan adalah bantuan keserasian sosial Rp150.000.000, dan bantuan kearifan lokal Rp50.000.000. Sehingga total bantuan sebesar Rp585.103.000.
(Yuli)
